Presiden Prabowo Kritik Kinerja BUMN dan Usulkan Pengadilan Adhoc

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap perilaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai sering bekerja seenaknya sehingga pemerintah tidak dianggap, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia menilai BUMN tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. "BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo, dilansir dari Detik Finance.

Dalam sidang tersebut, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan adhoc khusus untuk mengusut direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan adhoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," katanya.

Selain itu, ia membuka peluang pemberian amnesti atau pengampunan bagi pihak-pihak yang mengaku salah dan tobat. "Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wail-wakil rakyat untuk memutuskan," ujar Presiden.