UMY Luncurkan Program Double Degree Ilmu Pemerintahan dan AI untuk Angkatan 2026

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) membuka program double degree untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Kecerdasan Buatan mulai angkatan 2026, memberikan kesempatan mahasiswa meraih dua gelar sarjana sekaligus tanpa biaya tambahan.

Melalui program ini, mahasiswa akan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan Sarjana Komputer (S.Kom.), dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu sosial pemerintahan dan teknologi AI untuk menghadapi perkembangan tata kelola pemerintahan cerdas.

Program double degree dikembangkan oleh Departemen Digital Governance and Public Policy bersama Program Studi Kecerdasan Buatan di Fakultas Teknik UMY, menyediakan pengalaman belajar lintas disiplin dalam bidang pemerintahan dan teknologi.

Mahasiswa tidak hanya mempelajari kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, tetapi juga kompetensi di bidang AI dan analisis data untuk membangun pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Awang Darumurti, mengatakan, "Pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi telah bertransformasi menjadi layanan digital yang memanfaatkan data dan teknologi AI untuk menghasilkan kebijakan serta pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan cerdas."

Menurut Awang, mahasiswa juga dibekali kemampuan menggunakan AI dalam pengembangan aplikasi pemerintahan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Mulai angkatan 2026, kurikulum Ilmu Pemerintahan akan diperkuat dengan mata kuliah dari Program Studi AI, memberikan peluang dua gelar sarjana sebagai bekal menghadapi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Kebutuhan kompetensi ini sesuai dengan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum yang menempatkan AI dan mahadata sebagai keterampilan dengan pertumbuhan tercepat, diikuti oleh keamanan siber dan literasi teknologi.

Melalui program 'Satu Kuliah, Dua Ijazah', IP UMY menawarkan lulusan kompetensi multidisiplin yang mampu mengintegrasikan kebijakan publik dan AI untuk menjawab tantangan di sektor pemerintahan dan dunia usaha.

Awang menambahkan, "Prospek lulusan program ini sangat luas. Organisasi pemerintah maupun swasta membutuhkan sumber daya manusia yang memahami kebijakan publik sekaligus teknologi digital."

"Lulusan tidak hanya berpeluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi juga dapat berkarier sebagai analis kebijakan publik, analis data pemerintahan, spesialis pemerintahan digital, konsultan transformasi digital, hingga spesialis produk AI," ujar Awang.

Lulusan juga dapat berkarier di kementerian, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan teknologi, startup, lembaga konsultan, dan organisasi internasional yang menjalankan transformasi digital.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Departemen Digital Governance and Public Policy UMY untuk menyediakan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, mencetak talenta yang mampu memimpin transformasi tata kelola pemerintahan di era AI.

Informasi ini dilansir dari Detikcom.