Wamendagri Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Pembangunan Berkeadilan Ekologis di Yogyakarta

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan ekologis. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 6 Agustus 2026, di Riss Hotel Malioboro, Yogyakarta.

Bima Arya menilai para legislator daerah perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan. Hal ini ia ungkapkan saat memberikan keynote speech pada Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah dengan tema Menguatkan Kepemimpinan Legislatif Daerah untuk Pembangunan Berkeadilan Ekologis.

Menurut Bima, persoalan lingkungan merupakan tantangan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor dan wilayah, serta kolaborasi antar pemerintah dan pemangku kepentingan.

"Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan," ujar Bima.

Ia juga menekankan bahwa instrumen pendanaan hijau harus diarahkan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang nggak bisa diantisipasi sejak awal," tambah Bima.

Bima mengajak para legislator memperkuat kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain. Jejaring yang kuat akan memperkaya substansi kebijakan dan meningkatkan peluang lahirnya program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis.

Dia juga menyebutkan meningkatnya perhatian publik, terutama Generasi Z, terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, legislator daerah diharapkan menjadikan isu lingkungan sebagai agenda prioritas dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan masa depan serta bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.