Zulkifli Hasan Akui Ada Program Pangan Pemerintah yang Belum Berjalan Lancar

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak semua program berjalan mulus, terutama di sektor pangan dan pembangunan koperasi.

Menurut Zulkifli, program pangan yang berhasil adalah penghentian impor beras dan garam konsumsi pada 2025, setelah tahun 2024 impor beras mencapai 4,5 juta ton. Selain beras, impor gula, gandum, kedelai, dan sapi juga tinggi pada 2024, dilansir dari Detik Finance.

"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulkifli Hasan dalam acara di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Meski ada keberhasilan, Zulkifli juga mengakui sejumlah program bermasalah, seperti program Makanan Bergizi (MBG), yang banyak terjadi penyalahgunaan dan kecurangan sehingga diproses hukum.

"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan.

Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan," kata Zulkifli.

Zulkifli juga menyebut ada persoalan dalam rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terutama terkait penempatan lokasi yang tidak strategis, seperti di daerah pegunungan sulit dijangkau.

"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa.

Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," ujarnya.

Selain itu, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan yang saat ini sekitar 103,9, di bawah target 120, sementara nilai tukar petani padi sudah meningkat dari 116 ke 127.

"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli.

Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya," ungkap Zulkifli Hasan.

Dia menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki program yang belum berhasil dan meminta maaf atas kekurangan yang terjadi.

"Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu," pungkas Zulkifli Hasan.