AS Siapkan Langkah Ekonomi Belum Pernah Terjadi terhadap Iran

Amerika Serikat (AS) tengah mempersiapkan langkah ekonomi berskala besar terhadap Iran, sebagai upaya Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan atas Teheran dalam konflik yang sudah berlangsung hampir enam bulan, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Presiden Trump menyatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa AS akan menghantam keras perekonomian Iran dan tidak peduli apakah konflik ini berakhir sebelum pemilihan sela AS pada November. Konflik ini telah memicu lonjakan harga minyak dan bensin.

Perundingan damai antara AS dan Iran menemui kebuntuan, sementara bentrokan sporadis terus mengganggu arus minyak dan komoditas penting melalui Selat Hormuz yang vital. Kedua negara saling menuduh satu sama lain tidak dapat dipercaya dan Iran mengambil langkah mempertahankan kendali atas selat tersebut.

Dalam pidatonya di Long Island, Trump menyebut blokade AS terhadap pelabuhan Iran sebagai "tembok baja" yang efektif mengendalikan jalur perairan. Ia juga menyatakan, "Tak lama lagi, saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," ujar Trump sembari terkekeh.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan akan ada "lebih banyak pengumuman pekan depan" terkait langkah ekonomi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, tanpa merinci detailnya.

Perekonomian Iran telah terpukul hebat dengan sebagian besar kapasitas industri rusak dan ekspor minyak mentah sangat terbatas akibat blokade AS. Namun, Iran masih bertahan menghadapi sanksi dan tidak melunak terkait program nuklir maupun kendali atas Selat Hormuz.

Trump menyebut pendekatannya terhadap Iran sebagai "tidak terlalu agresif" dan hanya memantau tingkat inflasi tinggi serta kondisi keuangan Iran. Meski demikian, sanksi sekunder terhadap pembeli minyak Iran seperti China sulit dilakukan tanpa risiko balasan yang meningkatkan ketidakpastian harga energi global.

Trump dan pejabat senior sering melontarkan ancaman keras kepada Iran dalam upaya menekan Teheran agar mau berdialog, namun belum ada tindakan militer besar yang dilakukan. Menurut Jeremy Paner dari firma hukum Hughes Hubbard & Reed, AS telah menjatuhkan sekitar 2.200 sanksi terhadap Iran sejak 2018.

Laporan Bloomberg Economics yang dipimpin Jennifer Welch menyatakan, "Jika sanksi selama 47 tahun tidak mematahkan tekad Teheran, melanjutkan langkah serupa kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perubahan apa pun." Skenario paling mungkin adalah Trump mempertahankan sanksi dan blokade, dengan serangan terbatas dan upaya diplomatik.

Iran menata ulang militernya agar lebih agresif di luar negeri di tengah kebuntuan perundingan, menandakan kesiapan menghadapi konflik regional berkepanjangan. Selat Hormuz menjadi titik utama perselisihan, dengan kedua pihak mengklaim kendali atas jalur penting ini yang sebelumnya menjadi rute bagi seperlima pasokan minyak dan gas dunia.

Iran dan Oman sudah lama berunding soal pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz, namun AS tidak terlibat dalam diskusi tersebut. Mohsen Rezaee, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyatakan bahwa kesepakatan apa pun akan terpisah dari rencana pembukaan penuh jalur tersebut.