BGN Tinjau Sekolah Swasta Elit Tolak Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mengevaluasi sekolah swasta elit yang tidak membutuhkan program makan bergizi gratis (MBG), dengan data masih dalam proses finalisasi, demikian dilansir dari Detik Finance, Jumat (7/8/2026).

Sudaryono, Kepala BGN, menyatakan pihaknya tengah menyisir sekolah swasta yang tidak memerlukan MBG. Ia memastikan penolakan dari sekolah-sekolah berkecukupan telah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, orang tua murid, dan komite sekolah.

"Sedang kita hitung, ya, jadi nanti kami umumkan berikutnya ya. Yang jelas betul yang kamu sampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elit misalnya itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah dengan orang tua dengan apa namanya komite sekolah ya kami komunikasikan," ujar Sudaryono.

Sudaryono menambahkan sudah ada ratusan sekolah swasta yang secara terbuka menyatakan tidak memerlukan program tersebut. Sekolah-sekolah ini dikategorikan mampu dengan biaya pendidikan tinggi.

"Ada beberapa sekolah itu, ada berapa ada sekian ratuslah itu yang sudah menyatakan tidak perlu ada, rata-rata sekolah swasta yang memang mohon maaf mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak perlu memerlukan adanya MBG di sekolahnya gitu," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa esensi program MBG tetap berjalan sesuai sasaran utama, yakni memastikan hak gizi diberikan kepada yang berhak dan membutuhkan.

"Intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau ya. Jadi semua yang berhak itu kami kita berikan kecuali yang tidak mau. Jadi ada sekolah-sekolah swasta tadi itu yang kemudian tapi angka data pastinya ya sudah ada dinamis tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," tambah Sudaryono.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa MBG tidak lagi akan diberikan kepada anak-anak dari desil sosial 8 sampai 10. Kebijakan ini telah dibahas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu (15/7/2026).

"Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi," ujar Agustina usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.