Bougainville Tetapkan Target Kemerdekaan dari Papua Nugini Tahun 2030

Wilayah otonom Bougainville menetapkan target kemerdekaan penuh dari Papua Nugini pada tahun 2030, dengan rencana transisi menuju pemerintahan mandiri mulai tahun depan, dilansir dari Detik Travel.

Pemerintah Otonom Bougainville akan memulai fase persiapan hingga 1 September 2027, dengan fokus pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi. Setelah itu, wilayah ini akan memasuki era pemerintahan mandiri yang mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.

Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan berbagai kesepakatan pasca-referendum yang telah memandu proses perdamaian selama lebih dari dua dekade.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Presiden Toroama.

Hasil referendum yang mendukung kemerdekaan menjadi dasar utama tuntutan Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Toroama juga menyebutkan beberapa dokumen kesepakatan penting seperti Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, dan Perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resmi.

Presiden Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antar pihak kini sedang diuji karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan sebelumnya.

"Kami berkomitmen menjaga hubungan baik dan kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini," kata Toroama. Ia juga mengajak seluruh rakyat Bougainville untuk tetap bersatu dan menjaga perdamaian yang telah dibangun selama proses negosiasi.