Partai Demokrat Serahkan Keputusan Reshuffle Kabinet ke Presiden

Partai Demokrat menyatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet dan pemilihan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam merespons komentar Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera mengenai pengisian kabinet yang tidak harus berasal dari partai politik.

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa Presiden adalah pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahannya, termasuk dalam memilih figur menteri yang tepat.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," ujar Herman kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Herman menegaskan bahwa Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait siapa yang akan dipilih menjadi menteri, tanpa memandang latar belakang politik atau asal partainya.

"Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.

Menurut Herman, yang terpenting adalah kemampuan para menteri dalam menjalankan mandat Presiden dan menerjemahkan program yang telah ditetapkan untuk keberhasilan pemerintahan.

"Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat," jelasnya.

Sebelumnya muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet setelah 17 Agustus 2026. Isu tersebut menyebutkan reshuffle bersifat kecil-kecilan untuk mengisi jabatan yang kosong saat ini, menurut laporan dari Detikcom, Sabtu (8/8/2026).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungan atas rencana tersebut jika Presiden memilih orang baru yang memiliki kapasitas mumpuni.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani menambahkan perlunya reformasi birokrasi di pemerintah karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun dalam beberapa survei terakhir.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujarnya.

Dia juga mendukung perekrutan orang baru di Kabinet Merah Putih yang lebih mengutamakan integritas dan kapasitas profesional, tanpa harus berasal dari partai politik tertentu.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," tutup Mardani.