Rusia Dakwa Pavel Durov Terkait Tuduhan Terorisme dan Batasi Telegram

Pavel Durov, pendiri sekaligus CEO Telegram, didakwa oleh otoritas Rusia atas tuduhan membantu terorisme dan dimasukkan ke daftar buronan internasional, dilansir dari Detik iNET.

Dakwaan ini muncul bersamaan dengan langkah Rusia membatasi akses ke Telegram sebagai bagian dari upaya mengendalikan internet sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh Telegram tidak menghapus saluran, obrolan, dan bot yang digunakan badan intelijen Ukraina dan organisasi teroris untuk mengoordinasikan tindakan sabotase, terorisme, pembunuhan massal, dan penipuan siber di Rusia yang menyebabkan banyak korban jiwa.

FSB juga menuduh pihak Ukraina memanfaatkan chatbot kencan di Telegram untuk memikat dan merekrut warga Rusia melakukan sabotase. Sebanyak 46 pengguna chatbot, berusia 12 hingga 22 tahun, telah ditahan sejak Juli 2025 terkait serangan terhadap penegak hukum dan tindakan pembakaran.

Pavel Durov sebelumnya mengumumkan bahwa otoritas Rusia membuka penyelidikan kriminal terhadapnya dan menuduh bahwa tuduhan tersebut digunakan untuk membatasi akses Telegram sebagai tekanan terhadap hak privasi dan kebebasan berpendapat.

"Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup di Rusia," kata sumber terkait.

Telegram sendiri berbasis di Dubai dan Durov memegang kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, serta menetap di Dubai.

Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia memperketat kontrol atas internet dengan mengesahkan undang-undang restriktif, melarang situs dan platform yang tidak patuh, serta meningkatkan pengawasan komunikasi online.

Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X dilarang di Rusia, sementara kecepatan YouTube diperlambat. Aplikasi pesan seperti Signal dan Viber juga diblokir, sedangkan WhatsApp dan Telegram dibatasi seperti dilaporkan Detik iNET mengutip Deutsche Welle.

VK, platform media sosial Rusia mirip Facebook yang didirikan Durov, kini dikuasai perusahaan pro Kremlin. Rusia juga pernah berupaya memblokir Telegram dari 2018 hingga 2020 namun gagal.

Meski VPN dapat mengakali beberapa pembatasan, banyak layanan VPN juga diblokir. Rusia aktif mempromosikan aplikasi pesan nasional MAX yang dinilai kritikus sebagai alat pengawasan karena tidak menggunakan enkripsi menyeluruh dan berbagi data dengan otoritas.

Pembatasan Telegram menimbulkan ketidakpuasan luas. Aktivis mencoba mengorganisasi protes, namun berhasil diredam oleh pihak berwenang.

Pavel Durov juga sedang menghadapi penyelidikan di Prancis pada 2024 atas tuduhan Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba dan distribusi gambar pelecehan seksual anak.

"Otoritas Prancis menjatuhkan dakwaan awal terhadapnya karena diduga membiarkan aktivitas kriminal terjadi di Telegram," demikian dilaporkan. Kremlin mengkritik tindakan tersebut sebagai langkah tebang pilih.

Pada Maret 2025, Durov mengaku telah kembali ke Dubai setelah beberapa bulan di Prancis.