Mardani Ali Sera Dukung Reshuffle Kabinet oleh Presiden Prabowo

Mardani Ali Sera, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, menyatakan dukungan terhadap rencana reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto usai 17 Agustus 2026.

Menurut Mardani, reshuffle penting dilakukan dengan mengutamakan sistem merit dan merekrut orang baru yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi, tanpa harus berpatokan pada partai politik.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026), seperti dilansir dari Detikcom.

Lebih lanjut, Mardani menekankan perlunya reformasi birokrasi di pemerintahan mengingat hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," tambahnya.

Mardani yang juga anggota Komisi II DPR RI menyatakan bahwa pengisian kabinet sebaiknya mengutamakan profesionalisme dan integritas, serta tidak harus berasal dari kalangan partai.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ungkap Mardani.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet setelah peringatan 17 Agustus 2026. Informasi yang dihimpun Detikcom pada Sabtu (8/8/2026) menyebutkan reshuffle bersifat kecil-kecilan untuk mengisi jabatan yang kosong.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/8).

Prasetyo menambahkan bahwa jika reshuffle dilakukan, prioritasnya adalah mengisi jabatan wakil menteri yang saat ini kosong.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," kata Prasetyo.