DPR Setujui Harmonisasi RUU Minyak dan Gas Bumi di Senayan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam rapat pengambilan keputusan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Keputusan ini diambil setelah semua fraksi menyatakan setuju untuk memproses RUU tersebut ke tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memimpin rapat dan menanyakan apakah hasil harmonisasi dan pemantapan konsepsi RUU Migas dapat dilanjutkan. Peserta rapat menyatakan setuju secara bulat.

Ketua Panitia Kerja (Panja), Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa RUU Migas disepakati menjadi RUU penggantian. Panja juga melakukan perbaikan teknis sebanyak 39 item pada draf RUU tersebut.

"Disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar adalah menyepakati rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang penggantian serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara teknis sebanyak 39 item, sedang catatan aspek substansi diserahkan sepenuhnya kepada pengusul," ujar Sturman.

Beberapa perubahan penting hasil rapat Panja yaitu penghapusan penjelasan Pasal 7 dan pemindahan kata "kontraktor" ke definisi dalam Bab I tentang ketentuan umum.

"Perbaikan aspek teknis lainnya seperti perbaikan rujukan pasal dan konsistensi kata 'dalam' diganti menjadi 'pada', dan perbaikan tanda baca titik koma diubah menjadi tanda titik," tambah Sturman.

Berdasarkan aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat RUU Migas hasil harmonisasi dapat diajukan sebagai usul inisiatif DPR RI.

"Berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI," tutup Sturman.