Kominfo Tindak Tegas Aplikasi Hornet karena Langgar Aturan di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) mengambil tindakan tegas terhadap aplikasi Hornet menyusul aduan masyarakat yang menilai platform tersebut mengandung kampanye LGBTIQ+ dan bertentangan dengan norma serta hukum di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, membenarkan bahwa laporan masyarakat menjadi fokus pemerintah dalam memperketat pengawasan platform digital yang beroperasi di Indonesia, terutama Hornet.

Menurut Alexander, masalah Hornet tidak hanya soal konten, tapi juga soal kepatuhan. Aplikasi tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

"Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Alexander, dilansir dari Detik iNET.

Kominfo sudah mengirimkan permintaan resmi ke Apple App Store dan Google Play Store agar aplikasi Hornet dihapus dari toko aplikasi di Indonesia agar tidak bisa diakses dan diunduh.

Alexander menegaskan bahwa semua platform digital wajib mematuhi hukum nasional tanpa kecuali, baik dari segi asal negara, besar perusahaan, maupun jumlah pengguna. Kominfo juga akan menindak aplikasi lain yang melanggar aturan serupa.

Pemerintah mengingatkan bahwa ruang digital harus diatur dengan ketat. Pengawasan tidak hanya pada konten, tapi juga kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi nasional.

Kominfo berkomitmen menindaklanjuti aduan masyarakat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia toko aplikasi.

"Prinsipnya sederhana, siapa pun yang ingin menyediakan layanan digital bagi masyarakat Indonesia harus hadir secara bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku," kata Alexander.