Ekonom Nilai Target Defisit APBN 2027 Sebesar 2,4 Persen Masih Ambisius

Ekonom menilai target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih menunjukkan kehati-hatian fiskal namun tergolong ambisius di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Chief Economist PermataBank Josua Pardede memperkirakan defisit APBN 2027 berada di kisaran 2,70%-2,90% PDB, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,4%.

"Target penurunan defisit menjadi 2,4% PDB pada 2027 secara matematis mungkin, tetapi secara pelaksanaan tergolong menantang dan cukup optimistis," ujar Josua.

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun. Pendapatan ditargetkan tumbuh sekitar 8,6%, sementara belanja meningkat sekitar 6,6% dibandingkan APBN 2026.

Josua mengungkapkan pencapaian target defisit sangat bergantung pada kemampuan penerimaan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja. Pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan, mengurangi kebocoran, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan tanpa menekan daya beli maupun investasi.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya mencapai 5,22%, lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,9%. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,10%-7,30%, lebih tinggi dari asumsi pemerintah 6,9%.

"Pertumbuhan yang lebih rendah akan mengurangi penerimaan dan membuat rasio defisit lebih tinggi, sedangkan imbal hasil SBN yang lebih tinggi akan menambah beban bunga," kata Josua.

Dengan perkiraan PDB nominal sekitar Rp28.068 triliun, defisit 2,70%-2,90% setara dengan sekitar Rp758 triliun hingga Rp814 triliun, atau Rp87 triliun-Rp143 triliun lebih tinggi dibandingkan rencana pemerintah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai target defisit 2,4% PDB cukup ambisius karena pemerintah melakukan konsolidasi fiskal saat kebutuhan belanja meningkat.

"Target defisit 2,4% PDB pada 2027 menurut saya cukup ambisius karena pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal pada saat kebutuhan belanja justru meningkat," ujar Rizal.

Rizal menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menahan pengeluaran, tetapi penerimaan juga harus tumbuh melalui perbaikan tax ratio, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, serta prioritas belanja yang lebih selektif.

Dia memperingatkan jika penerimaan tidak meningkat secara struktural, pemerintah akan memiliki pilihan terbatas seperti memangkas belanja produktif, menunda program, atau memperbesar pembiayaan.

Outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85% PDB masih dinilai berada dalam batas yang dapat dikelola, namun ruang pengaman fiskal sudah tipis dengan jarak hanya 0,15 poin dari batas 3%.

Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan belanja yang sebesar 18,2%. Defisit baru mencapai 0,91% PDB.

Subsidi dan kompensasi pada semester I telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu tahunan, sementara pembiayaan utang bersih hingga Juni mencapai Rp477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN.

"Defisit 2,85% masih terkendali dari sisi besaran, tetapi sudah tidak menyediakan banyak ruang untuk menghadapi kejutan baru berupa pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, penurunan penerimaan, atau kenaikan biaya utang," ujar Josua.

Rizal menilai kualitas penggunaan defisit juga penting. Tambahan pembiayaan dapat dibenarkan jika digunakan untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja, bukan untuk belanja rutin dengan efek multiplier rendah.

Kedua ekonom menyoroti program baru pemerintah seperti kendaraan listrik dan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII). Josua menilai program tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal jika menciptakan kewajiban belanja berulang, insentif pajak tanpa batas waktu, atau jaminan pemerintah.

"Program kendaraan listrik lebih jelas menjadi beban fiskal dalam jangka pendek. Pemerintah merencanakan subsidi untuk 1 juta motor listrik produksi nasional sebesar Rp3 juta per unit, sehingga biaya langsung maksimal sekitar Rp3 triliun," jelas Josua.

Namun, manfaat jangka panjang program tersebut bergantung pada kemampuan memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi impor BBM, menekan subsidi energi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan ekspor serta penerimaan pajak baru.

Rizal menegaskan setiap program baru harus memiliki fiscal exit strategy, target kinerja jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

"Setiap program baru harus mempunyai fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial," ujar Rizal.

Secara umum, RAPBN 2027 masih dianggap prudent dari sisi angka defisit, namun keterbatasan ruang fiskal semakin nyata.

"APBN yang sehat bukan sekadar APBN dengan defisit kecil, tetapi APBN yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan basis penerimaan yang lebih besar di masa depan," kata Rizal.