Gubernur DKI Minta KPK Dampingi Proyek Berisiko Cegah Korupsi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Pemprov DKI untuk menggandeng KPK dalam setiap proyek berisiko guna mencegah korupsi, di acara fun walk bersama KPK di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Kampanye antikorupsi ini diikuti sekitar 10.530 peserta dari KPK, ASN DKI Jakarta, BUMD, dan masyarakat. Pemprov DKI juga memberikan pelayanan gratis Dukcapil, Bappenda, serta cek kesehatan bagi warga.

Pramono menegaskan pentingnya pengawasan dari KPK dalam mencegah korupsi, terutama terkait integritas birokrasi.

"Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono.

Pramono berharap kampanye bersama KPK ini berdampak positif bagi birokrasi di Balai Kota dan seluruh jajaran OPD.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan dukungan KPK terhadap program dan proyek di Jakarta serta pengawalan pelaksanaan pembangunan agar berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis.

Johanis menambahkan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan oleh pelaksana di lapangan.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik," tambahnya.

Johanis mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pembangunan Pemprov DKI karena dana yang digunakan berasal dari rakyat.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," jelas Johanis.