Ekonom Nilai Pembatasan Pembelian Pertalite Desil 9-10 Berisiko Kebocoran Subsidi

Pembatasan pembelian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10 masih berisiko membuka celah kebocoran anggaran subsidi dan kompensasi energi, menurut ekonom, Sabtu (15/8/2026) dilansir dari Bloombergtechnoz.

Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai kebijakan tersebut bisa mengurangi kebocoran, tapi tidak sepenuhnya efektif mencegah hingga 100%.

Ronny menjelaskan bahwa desil adalah klasifikasi kesejahteraan rumah tangga, sedangkan transaksi BBM terjadi pada tingkat individu, kendaraan, dan aktivitas ekonomi.

"Jadi ada potensi mismatch antara unit data kesejahteraan dengan unit penerima subsidi," ujar Ronny.

"Seseorang bisa masuk rumah tangga desil 9, tetapi kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan operasional usaha milik orang lain. Sebaliknya, pengemudi atau pekerja yang menggunakan kendaraan milik perusahaan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan pemilik kendaraan," tegas dia.

Ronny menyoroti risiko kesalahan data, seperti exclusion error di mana masyarakat membutuhkan subsidi namun tertinggal dalam data sehingga kehilangan akses, dan inclusion error di mana orang mampu masih tercatat sebagai penerima subsidi.

"Ada risiko moral hazard berupa penggunaan identitas orang lain, peminjaman kendaraan, atau manipulasi data untuk tetap memperoleh Pertalite. Untuk itu, desain kebijakan harus menyediakan mekanisme keberatan dan pemutakhiran data yang cepat," ujar Ronny.

Ia juga menekankan bahwa desil tidak identik dengan penghasilan karena kesejahteraan rumah tangga bisa berubah cepat.

"Orang bisa kehilangan pekerjaan, pendapatan usaha turun, atau justru mengalami peningkatan kesejahteraan. Maka harus ada mekanisme appeal dan reklasifikasi yang sederhana. Jangan sampai seseorang kehilangan subsidi hanya karena data administrasinya tertinggal," tambah Ronny.

Ronny mengusulkan pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk pembatasan pembelian Pertalite, tidak hanya berdasarkan QR Code dan desil saja.

"Desil hanya menjadi salah satu variabel dan perlu integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data kependudukan, data kendaraan, dan histori transaksi," katanya.

"Kalau integrasi data ini berjalan baik, kebijakan bisa menjadi langkah penting untuk mengubah subsidi BBM dari berbasis komoditas menjadi subsidi yang benar-benar berbasis penerima manfaat," tambah Ronny.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kaya, khususnya yang menggunakan mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz.

"Nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masak pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa] tadi.

Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan," kata Bahlil usai rapat dengan Menkeu Purbaya, Selasa (11/8/2026).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menilai masyarakat desil 9 dan 10 akan menggunakan mobil mewah sesuai pendapatan mereka.

"Tadi beliau menyebut desil 9-10, berdasarkan data nanti dilihat. Kalau yang pendapatannya sudah tinggi seharusnya mobilnya menyesuaikan. Kita menggunakan [aplikasi] Pertamina, disesuaikan dengan desilnya," ujar Laode.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan untuk mempersiapkan sistem milik PT Pertamina (Persero).

"Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," kata Purbaya.

Total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun, dengan rincian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Rp25,14 triliun, subsidi LPG tabung 3 Kg Rp80,26 triliun, dan subsidi listrik Rp104,64 triliun.

Jika digabung dengan anggaran kompensasi energi, total subsidi dan kompensasi energi Indonesia tahun 2026 dipatok sebesar Rp381,3 triliun.