Gubernur Jawa Barat Usulkan Kenaikan Batas Gaji Orang Tua Penerima KIP Kuliah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan batas maksimum gaji orang tua bagi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari yang saat ini di bawah upah minimum provinsi (UMP) menjadi batas Rp10 juta.

Usulan tersebut disampaikan Dedi saat memberikan kuliah umum di Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kampus Jatinangor, Senin (10/8), seperti dilansir dari Detikcom.

Saat ini, batas gaji orang tua penerima KIP Kuliah di Jawa Barat harus di bawah Rp2,3 juta sesuai UMP Jawa Barat. Dedi berharap syarat tersebut bisa dilonggarkan agar lebih banyak mahasiswa dapat menerima beasiswa.

"Saya usul agar nanti ketentuannya dibawah Rp10 juta boleh dapat KIP," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi menanggapi keluhan mahasiswa tentang tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya hidup, termasuk bagi orang tua yang berprofesi PNS. Ia memberikan semangat agar mahasiswa tidak putus asa menghadapi biaya pendidikan yang mahal.

"Jangan hanya mengejar gelar akademik namun perbanyak pengalaman selama menjadi mahasiswa. Jadikanlah kesulitan itu sahabat agar Anda menjadi orang yang mampu, tidak mengalami masalah ketika berhadapan dengan kesulitan. Musuh jangan dijauhi, tapi jadikan temannya," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi memberikan bantuan langsung berupa uang kos selama dua tahun, biaya kuliah gratis selama lima semester, dan modal usaha Rp5 juta untuk mahasiswa yang ingin membuka usaha kecil guna menutup biaya hidup.

Dalam acara tersebut, Dedi juga menemui mahasiswa jalur prestasi dan mahasiswa difabel yang mengeluhkan biaya hidup dan kos yang tinggi. Gina, mahasiswi penyandang disabilitas netra, menyatakan rasa syukur atas kuliah gratis di Unpad dan berharap perhatian lebih bagi penyandang disabilitas.

Seorang mahasiswi asal Depok, Livy, meminta perbaikan jalan di lingkungan kampus Jatinangor. Dedi menjelaskan jalan tersebut merupakan Jalan Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan jika mendapat izin.

"Kalau diizinkan tahun depan kinclong. Tapi warga kampus juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan," tegas Dedi.

Selain itu, Dedi menanggapi keinginan mahasiswi kedokteran hewan, Keisya, yang ingin mengembalikan keanekaragaman satwa Indonesia. Ia mendorong Keisya untuk tidak berkecil hati meski jurusan kedokteran hewan masih kalah populer dibanding kedokteran umum.

"Peluang kerja dan kebutuhan tenaga dokter hewan di Indonesia sangat besar, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, hingga instansi pemerintahan. Potensi penghasilan dokter hewan bisa melampaui dokter umum jika ditekuni serius," ujar Dedi.

Dedi meminta Keisya terus memperjuangkan cita-citanya dalam melengkapi data satwa endemik di Indonesia.