Kemenhub Pastikan Layanan Transportasi di NTT Tetap Beroperasi Pasca Gempa

Kementerian Perhubungan memastikan layanan transportasi di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap beroperasi setelah gempa bumi yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, untuk mendukung mobilisasi masyarakat dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa konektivitas transportasi udara dan laut terus diupayakan agar tetap berjalan dengan baik di kawasan bencana. Lima bandara terdampak gempa yakni Bandara Komodo di Labuan Bajo, H. Hasan Aroeboesman di Ende, Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Frans Sales Lega di Ruteng, dan Soa di Bajawa, namun semuanya masih beroperasi tanpa penutupan.

Kerusakan terjadi pada beberapa fasilitas seperti gedung terminal, administrasi, PKP-PK, fasilitas pendukung, dan sisi udara. Kemenhub juga telah menyiapkan skema Get Airport Ready for Disaster (GARD) untuk mengoptimalkan bandara dalam mendukung operasi kemanusiaan jika diperlukan.

Pelayanan navigasi penerbangan di beberapa unit terdampak seperti Labuan Bajo, Ende, Maumere, Bajawa, dan Ruteng melakukan penyesuaian demi menjaga keamanan layanan. Pelayanan navigasi sementara dilaksanakan dari lokasi yang aman dengan dukungan contingency plan di area yang mengalami kerusakan gedung tower.

Di sektor laut, gempa berdampak pada Pelabuhan Laurentius Say dan Pelabuhan Reo dengan kerusakan ringan hingga sedang di Pelabuhan Labuan Bajo, Marapokot, Ende, dan Waingapu. Semua pelabuhan tetap melayani operasional kapal dan penumpang dengan prioritas keselamatan.

Sementara itu, untuk transportasi darat, layanan angkutan jalan perintis sudah disiapkan kembali setelah beberapa akses jalan yang terputus akibat longsor dapat dilalui kembali.

"Transportasi memiliki peran penting dalam situasi seperti ini, karena bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa adanya jalur yang aman untuk bergerak," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Oleh karena itu, Kemenhub terus berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, Basarnas, TNI/Polri, pemerintah daerah, penyelenggara transportasi, dan operator untuk memastikan setiap keputusan operasional didasarkan pada kondisi terbaru di lapangan," pungkasnya.