Iran Desak AS Akui Kekalahan dan Tegaskan Blokade Selat Hormuz

Iran menyerukan Amerika Serikat agar mengakui kekalahannya dalam konflik di Selat Hormuz setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan mendeklarasikan selat tersebut sebagai wilayah AS, Sabtu (15/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan Washington telah mengalami kekalahan strategis dalam upaya menguasai jalur perairan vital itu. Ia menyatakan Selat Hormuz adalah milik Iran dan hanya akan dibuka atau ditutup atas perintah Iran.

Gharibabadi memperingatkan Iran akan terus memberlakukan blokade selama AS menolak mengakui kekalahannya. Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pasokan minyak dan gas dunia, kini menjadi fokus perselisihan yang memanas antara Iran dan AS selama beberapa bulan terakhir.

Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah mengalahkan Iran dalam perang. Ia juga menegaskan Angkatan Laut AS memberlakukan blokade total dan hanya kapal yang mendapat izin yang bisa melintasi Selat Hormuz.

Menanggapi pernyataan Trump, Gharibabadi menolak klaim penguasaan AS dan mengatakan, "Selat Hormuz tidak bisa direbut hanya melalui sebuah cuitan atau dengan kapal induk, ataupun dengan mengeluarkan perintah, atau dengan menyampaikan pidato kampanye pemilu." Ia menegaskan Iran tidak terintimidasi oleh ancaman tersebut.

Selain itu, Trump memerintahkan kapal induk AS di masa depan tidak lagi menggunakan sistem peluncur jet tempur canggih dan meminta kembali menggunakan teknologi lama yang dianggap lebih teruji. Perintah ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki program pembuatan dan perbaikan kapal angkatan laut yang dinilai mengalami kemunduran.

Kapal induk USS Doris Miller yang dijadwalkan selesai pada 2034 akan menjadi kapal pertama yang terdampak perubahan sistem peluncur tersebut. Perubahan ini diperkirakan akan menambah biaya miliaran dolar dan meningkatkan kebutuhan personel operasional.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan belum ada keputusan untuk melanjutkan negosiasi dengan AS meski komunikasi dengan mediator seperti Qatar dan Pakistan masih berlangsung. Ia menolak laporan soal perluasan gencatan senjata 60 hari dan menyatakan perang masih berlanjut karena AS dianggap melanggar memorandum Islamabad yang disepakati sebelumnya.

Araghchi menjelaskan bahwa periode 60 hari dalam memorandum adalah waktu untuk negosiasi, bukan durasi gencatan senjata, dan menegaskan belum ada pembicaraan lanjutan dengan AS saat ini.