Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA

Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung serta calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung pada Rabu, 12 Agustus 2026, di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Proses ini merupakan tahapan lanjutan setelah seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi Komisi Yudisial. Pendaftaran daring dibuka pada 26 Maret hingga 16 April 2026 dengan total 175 pendaftar calon Hakim Agung, 40 calon Hakim Ad Hoc HAM, dan 60 calon Hakim Ad Hoc Tipikor, dilansir dari Detikcom.

Panitia seleksi Komisi Yudisial, Andi Muhammad Asrun, menyampaikan bahwa setelah seleksi administrasi, 139 calon Hakim Agung, 20 calon Hakim Ad Hoc HAM, dan 60 calon Hakim Ad Hoc Tipikor lolos ke tahap berikutnya.

"Didapat jumlah pendaftar calon Hakim Agung 175 orang. Ya, kemudian calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung 40 orang. Setelah dilakukan seleksi administrasi, lolos administrasi calon Hakim Agung 139 orang, calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung 20 orang, dan calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung 60 orang," ujar Andi.

Seleksi kualitas berlangsung pada 5-6 Mei 2026, dilanjutkan dengan seleksi kesehatan dan kepribadian pada 3-5 Juni 2026. Dari tahap seleksi kualitas, 36 calon Hakim Agung, 4 calon Hakim Ad Hoc HAM, dan 2 calon Hakim Ad Hoc Tipikor dinyatakan lolos.

"Dilanjutkan dengan asesmen kepribadian dan kompetensi nonteknis tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni. Selanjutnya dilakukan penelusuran rekam jejak dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 26 Juli," tambah Andi.

Dari hasil penelusuran rekam jejak, sebanyak 23 peserta lolos, terdiri atas 19 calon Hakim Agung, 2 calon Hakim Ad Hoc HAM, dan 2 calon Hakim Ad Hoc Tipikor.

Selanjutnya, para calon menjalani wawancara terbuka pada 3-7 Agustus 2026 yang mencakup visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas, wawasan hukum dan peradilan, serta kompetensi sesuai kamar peradilan yang dipilih.

Dari seluruh rangkaian seleksi ini, panitia seleksi menetapkan sejumlah nama calon Hakim Agung yang akan mengikuti uji kelayakan di DPR.