KPK Dakwa Mantan Menteri Agama Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, atas kasus korupsi penetapan kuota haji periode 2023-2024, dilansir dari Bloombergtechnoz. KPK menyebut Yaqut dan pihak terkait menyiapkan uang sebesar US$1 juta melalui staf khusus untuk mempengaruhi hasil Panitia Khusus Angket DPR terkait penyelenggaraan haji 2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Pansus Angket pada Juli 2024 setelah Komisi VIII menilai pelaksanaan ibadah haji melanggar undang-undang dan tata kelola yang baik.

KPK juga mengungkap rapat yang dipimpin Yaqut di sebuah hotel di Pasar Baru, Jakarta Pusat, dengan staf khusus dan pejabat Kementerian Agama untuk merumuskan jawaban menghadapi pertanyaan Pansus Angket.

"Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan uang sejumlah US$1 juta melalui Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Muhammad Nuruzzaman selaku Staf Khusus Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil Pansus Angket Haji Tahun 2024," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK. Rapat tersebut juga membahas pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus, menurut KPK.

KPK tidak menjelaskan lebih lanjut apakah uang tersebut sudah diserahkan kepada anggota DPR. Meski begitu, Pansus Angket tetap berjalan sampai pengambilan kesimpulan pada September 2024, tanpa menemukan bukti jual beli kuota haji tambahan.

DPR menyoroti proses administrasi penetapan kuota haji yang dianggap kurang transparan dan menuntut pengawasan lebih ketat. Pansus akhirnya menambahkan rekomendasi untuk menyerahkan masalah ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK untuk penyelidikan lebih lanjut.