KBPBI Bertemu Cak Imin Bahas Usulan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Widya Chandra, Jakarta, pada Senin (10/8/2026) untuk membahas usulan buruh terkait Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pimpinan konfederasi buruh seperti Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum KASBI Sunarno. Mereka menyampaikan materi usulan RUU yang disusun oleh Tim Perumus KBPBI.

Andi Gani meminta dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar aspirasi buruh dapat diperjuangkan dalam proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan.

"Kami meminta dukungan PKB untuk bersama-sama memperjuangkan usulan buruh dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kami sangat yakin PKB akan berjuang bersama buruh untuk mewujudkan UU Ketenagakerjaan yang berkeadilan," ujar Andi Gani.

Dia menegaskan pentingnya dukungan partai politik agar aspirasi buruh bisa tersampaikan dalam pembahasan di DPR RI.

"Kami ingin RUU Ketenagakerjaan nantinya benar-benar memberikan rasa keadilan bagi buruh, dunia usaha, dan pemerintah. Karena itu, dialog dan perjuangan bersama harus terus dilakukan," tambah Andi Gani.

Andi Gani juga menginformasikan bahwa KBPBI akan bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (11/8/2026) untuk melanjutkan pembahasan materi RUU.

"Kami besok akan menemui Pak Sufmi Dasco untuk berdiskusi mengenai materi RUU Ketenagakerjaan yang menjadi usulan KBPBI. Kami akan terus mengawal agar substansi yang kami perjuangkan dapat dibahas secara serius," tegasnya.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB memberikan dukungan penuh terhadap usulan buruh tersebut dan meminta Fraksi PKB di DPR RI untuk berdialog dengan kelompok buruh selama proses pembahasan.

"Makanya saya senang. KBPBI bersama Pemerintah dan semua pihak duduk bersama. PKB mendukung penuh draft ini," ujar Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, KBPBI juga telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR RI seperti PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, dan PKS untuk menyampaikan usulan terkait RUU Ketenagakerjaan, dilansir dari Detik Finance.