Pemerintah Arab Saudi Berikan Kuota Haji 241.000 untuk Indonesia di 2024

Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji sebanyak 241.000 jemaah bagi Indonesia pada 2024, setelah penambahan 20.000 kuota usai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada 19 Oktober 2023, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Korupsi yang melibatkan Yaqut dan sejumlah pihak terkait mempermudah 235 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memberangkatkan 4.330 jemaah tanpa masa tunggu. Selain itu, 3.255 jemaah tanpa surat usulan PIHK tetap mendapat izin pelunasan biaya khusus.

KPK juga mencatat 41 PIHK memberangkatkan 106 jemaah tanpa surat resmi, dan 36 PIHK memberangkatkan 128 jemaah dari kuota petugas haji khusus. Ada pula 111 jemaah dari 14 biro perjalanan yang bukan PIHK, karena menyewa akun PIHK resmi.

Yaqut dan DPR membahas pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dengan skema 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus. Namun, Yaqut dan Gus Alex mengubah pembagian menjadi 50:50 tanpa sepengetahuan banyak pihak.

Gus Alex menyampaikan pembagian kuota tambahan 50:50 kepada staf dan meminta simulasi pembagian tersebut. Namun, Direktur Bina Haji Khusus Nur Arifin menolak skema itu karena bertentangan dengan UU Haji dan Umroh.

Yaqut meneken SK Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 yang membagi kuota tambahan secara backdate untuk mempersulit pelunasan pembayaran oleh jemaah yang berhak.

Dari Madinah, Yaqut memimpin rapat yang memerintahkan agar 10.000 kuota haji khusus dikelola penuh oleh PIHK. Beberapa pejabat Kemnag, termasuk Gus Alex, terlibat dalam pengumpulan fee dari kuota khusus, dengan nominal mulai dari US$2.000 hingga US$4.000 per jemaah.

Gus Alex juga menerima setoran fee sebesar US$30.000 dari calon jemaah haji khusus melalui PIHK. Sementara itu, Kemnag dan DPR membahas penyesuaian nilai manfaat besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setelah perubahan skema kuota tambahan, tapi Komisi VIII DPR belum menggelar rapat lanjutan hingga pelaksanaan haji berjalan.