KPK Periksa Menteri Kehutanan Terkait Kasus Pelepasan Kawasan Hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang pemeriksaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam kasus pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menyeret Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan akan memeriksa apakah sudah ada jadwal pemeriksaan Raja Juli dan berjanji akan menginformasikan ke publik jika pemanggilan dilakukan.

"Nanti kami cek ya apakah sudah ada atau belum yang pasti terkait dengan pemeriksaan seorang saksi, kami tentu akan sampaikan sebagai bentuk transparansi dan komitmen KPK untuk selalu bertanggung jawab akuntabilitas terhadap publik sebagai bentuk proses hukum yang transparan," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman yang diduga menerima uang terkait pelepasan kawasan HPT. Nama Raja Juli muncul karena otoritas pelepasan kawasan hutan berada di Kementerian Kehutanan, sedangkan pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi teknis dan tata ruang.

Pada 2 Juli 2026, Raja Juli dan Suhardiman bertemu. Raja Juli kemudian mengklarifikasi bahwa Suhardiman meninggalkan amplop tertutup map saat audiensi di kantor Kementerian Kehutanan, yang kemudian langsung dikembalikan oleh ajudan Raja Juli.

Setelah itu, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK. Namun, KPK menolak laporan tersebut karena kasus sudah masuk ranah penyidikan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, didapat informasi bahwa pengembalian uang oleh Raja Juli tidak utuh sesuai nominal pemberian Suhardiman sebesar SGD14.000 atau sekitar Rp195,78 juta.

"Pengembaliannya belum utuh senilai SGD14.000. Ini tentu juga masih akan terus ditelusuri, dilacak mengapa masih ada selisih antara uang-uang yang diberikan oleh Bupati [Suhardiman] kepada Pak Menhut [Raja Juli] pada 2 Juni dengan besaran uang yang dikembalikan," kata Budi.