KPK Panggil Pihak Terkait Uang Tunai Asing dari Penggeledahan Imigrasi Jaksel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan uang tunai senilai SG$8.500 hasil penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Penggeledahan tersebut merupakan kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, "Penyitaan uang sejumlah SG$8.500 itu penyidik tentunya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak untuk menerangkan untuk menjelaskan keberadaan dari uang-uang tunai tersebut yang ada di kantor imigrasi Jakarta Selatan."

KPK menduga praktik pemerasan tidak hanya terjadi di lokasi tertangkap tangan, tetapi juga di kantor imigrasi lain, sehingga telah menggeledah kantor imigrasi di Denpasar, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Budi Prasetyo menambahkan, pemanggilan saksi bertujuan untuk mengungkap asal-usul uang yang disita, termasuk identitas pemberi, motif, dan metode pemberian uang tersebut.

"KPK juga ingin menggali informasi mengenai pelayanan keimigrasian yang diberikan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan," ujarnya.

Dia menjelaskan, "Apakah kemudian melayani dokumen-dokumen yang prosesnya selesai di kantor imigrasi saja atau sampai ke pusat, serta praktik yang dilakukan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat terkait mekanisme tindak lanjut atas layanan atau permohonan layanan dari masyarakat yang banyak dilakukan oleh biro jasa sebagai penghubung antara WNA dan petugas Ditjen Imigrasi."

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang berstatus Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024.

"Delapan orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama," kata Budi Prasetyo, Kamis (4/6/2026).