LPDP Soroti Tantangan Hilirisasi Riset di Indonesia

Plt Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menyoroti kondisi riset Indonesia yang sudah membaik namun masih menghadapi pekerjaan rumah terutama dalam hilirisasi riset, saat acara Indonesia Innovator Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Berdasarkan data Global Innovation Index 2025 dari WIPO, peringkat riset Indonesia naik dari posisi 75 tahun 2022 menjadi posisi 55 dari 130 negara. Meski meningkat, hilirisasi riset masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi output teknologi dan pendaftaran paten komersial.

"Secara kapasitas tentunya riset kita sudah membaik, namun demikian kita lihat PR-nya masih cukup besar," ujar Yon Arsal.

Ia menjelaskan bahwa WIPO menyoroti rasio antara antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset dengan keluaran teknologi yang masih rendah. Hal ini menunjukkan kesulitan riset Indonesia dalam membawa inovasi ke hilirisasi yang berdampak luas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Hilirisasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi kita. WIPO memberikan pesan yang sangat jelas, rasio antara tingginya antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset kita dengan skor keluaran teknologi dan mendaftarkan paten komersial masih memiliki ruang yang sangat luas untuk ditinggalkan," tambahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, LPDP bekerja sama dengan BRIN meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) dengan pendanaan awal Rp 100 miliar. Program ini bertujuan memastikan setiap dana publik diinvestasikan dengan kalkulasi risiko dan analisis dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon Arsal.

PRIMA mendukung riset yang berfokus pada 17 tema kebijakan lintas sektor, termasuk kedaulatan pangan, energi, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur, digitalisasi, ekonomi, pertahanan, hukum, tata kelola, sosial, pariwisata, lingkungan hidup, dan transportasi.