Gaya Kepemimpinan Ekonomi Menentukan Keberhasilan Negara
Selama ini kita terbiasa membedakan sistem ekonomi menjadi kapitalisme, sosialisme, ekonomi pasar, ekonomi campuran, atau ekonomi komando. Klasifikasi tersebut berguna untuk menjelaskan hubungan antara negara dan pasar. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, keberhasilan ekonomi sering kali tidak ditentukan oleh sistem yang dipilih, melainkan oleh gaya kepemimpinan ekonomi yang dijalankan.
Negara-negara dengan sistem ekonomi yang relatif serupa dapat menghasilkan kinerja yang sangat berbeda karena dipimpin dengan cara yang berbeda. Ada pemimpin yang bertindak sebagai dirigen sebuah orkestra. Ada yang memimpin sebagai panglima yang mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional. Ada pula yang lebih mengandalkan komando langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu, saya mengusulkan tiga tipologi kepemimpinan ekonomi: Ekonomi Konduktor, Ekonomi Panglima, dan Ekonomi Komando. Ketiganya bukanlah ideologi ekonomi, melainkan model kepemimpinan dalam mengelola pembangunan nasional.
Ekonomi Konduktor
Seorang konduktor tidak memainkan seluruh alat musik. Ia bahkan tidak menghasilkan satu pun nada. Namun, tanpa konduktor, setiap pemain dapat memainkan musiknya sendiri-sendiri sehingga menghasilkan kebisingan, bukan simfoni. Demikian pula dalam ekonomi nasional.
Dalam model Ekonomi Konduktor, pemerintah tidak berusaha menjadi pelaku utama di setiap sektor. Peran utamanya adalah mengorkestrasi agar rumah tangga, dunia usaha, koperasi, BUMN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga investor asing bergerak dalam arah yang sama, arah seperti dalam "partiture" strategi ekonomi nasional.
Pemimpin ekonomi bertindak sebagai arsitek ekosistem. Ia memahami bagaimana ekonomi nasional dan para pelakunya terhubung dengan ekonomi daerah dan para pelakunya, bagaimana ekonomi daerah terhubung dengan rantai pasok regional, serta bagaimana seluruh sistem tersebut harus diposisikan dalam kompetisi global. Karena itu, instrumen utamanya bukan sekadar anggaran negara, melainkan koordinasi, regulasi, insentif, diplomasi ekonomi, dan penciptaan kepastian.
Dalam model ini, negara tidak mendominasi pasar, tetapi juga tidak membiarkan pasar bekerja tanpa arah. Negara memastikan setiap pelaku memperoleh ruang berkembang sesuai keunggulan masing-masing. Target akhirnya bukan memperbesar peran pemerintah, melainkan memperbesar kapasitas seluruh pelaku ekonomi nasional.
Sejarah menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin berhasil memainkan peran seperti ini. Bill Clinton mengombinasikan disiplin fiskal dengan inovasi teknologi sehingga sektor swasta Amerika Serikat berkembang pesat pada dekade 1990-an. Tony Blair memadukan reformasi pasar dengan investasi besar pada pendidikan dan layanan publik. Angela Merkel dikenal sebagai pemimpin yang menjaga keseimbangan antara industri, serikat pekerja, dunia usaha, dan pemerintah negara bagian sehingga daya saing manufaktur Jerman tetap terpelihara.
Masing-masing memiliki konteks politik yang berbeda. Namun mereka memperlihatkan karakter yang sama: negara hadir sebagai pengarah dan pengorkestra, bukan sebagai pelaku tunggal. Soeharto pernah berhasil pada tahun 1980an, meski kemudian terkendala ketika memasuki tahun 1990an, karena masalah perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia, dan tumbuhnya ekonomi kroni di dalam negeri yang menggerogoti gagasan besar ekonomi orkestrasi.
Ekonomi Panglima
Jika konduktor memimpin sebuah orkestra, maka panglima memimpin sebuah kekuatan nasional. Dalam tradisi militer, seorang panglima tidak hanya menguasai satuan tempur tertentu. Ia mengintegrasikan berbagai matra, mengelola logistik, intelijen, industri pertahanan, komunikasi, hingga dukungan sipil untuk mencapai satu tujuan strategis. Metafora ini menarik diterapkan dalam ekonomi.
Ekonomi Panglima memandang bahwa seluruh instrumen negara-kebijakan fiskal, moneter, industri, pendidikan, teknologi, pangan, energi, diplomasi, hingga keamanan-harus dipadukan untuk membangun kekuatan ekonomi nasional. Orientasinya bukan hanya pertumbuhan ekonomi tahunan, melainkan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Dalam model ini, pemerintah tidak sekadar mengatur pasar. Pemerintah juga membangun kapasitas nasional agar mampu bersaing dalam jangka panjang. Karena itu, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri strategis, investasi sumber daya manusia, stabilitas politik, dan konsistensi kebijakan menjadi bagian dari satu strategi besar.
Soeharto merupakan salah satu contoh menarik. Selama lebih dari tiga dekade, pembangunan pertanian, swasembada pangan, industrialisasi, pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan dasar melalui SD Inpres, Puskesmas, Posyandu, hingga stabilitas makro diarahkan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang terpadu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memperlihatkan karakter serupa, meskipun dengan pendekatan yang lebih demokratis. Stabilitas fiskal, pengelolaan utang, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan perluasan program perlindungan sosial dijalankan secara simultan.
Di Asia, Lee Kuan Yew berhasil mengintegrasikan pendidikan, birokrasi, investasi asing, pelabuhan, perumahan, dan tata kota menjadi satu strategi pembangunan Singapura. Deng Xiaoping melakukan hal yang sama melalui reformasi bertahap yang menghubungkan industrialisasi, investasi, perdagangan internasional, dan modernisasi teknologi. Dalam seluruh contoh tersebut, ekonomi dipandang sebagai proyek kebangsaan yang harus dikelola secara terpadu.
Ekonomi Komando
Model ketiga adalah Ekonomi Komando. Ekonomi Komando adalah sistem ekonomi di mana kebijakan yang dikembangkan oleh pemimpinnya adalah model "perintah" atau "Komando", bahkan dalam kondisi tertentu dengan "Komando" semata. Model ini mengedepankan kemenangan pertempuran, bukan kemenangan perang. Kemenangan perang dianggap sebagai penjumlahan dari kemenangan pertempuran-pertempuran. Model ini biasanya diakukan oleh mereka dengan semangat dan pola berfikir Komandan pasukan -dan bukan Panglima. Bisa jadi pangkat Sersan (Regu), Letnan (Pleton), Kapten (Kompi), Letkol (Batalyon), atau di atasnya, Kolonel atau Brigjen (Brigade). Untuk Divisi dan di atasnya disetarakan dengan Panglima. Korps pasukan khusus, meski dengan pimpinan Mayjen/Letjen, pola berfikir dan kerjanya setara dengan Komandan, dan dengan model pure commanding.
Dalam model ini, keputusan ekonomi terutama bergerak melalui instruksi pemimpin. Kecepatan menjadi keunggulan utamanya. Pemimpin tidak menunggu seluruh proses koordinasi selesai. Ia menetapkan tujuan, memberikan perintah, lalu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakannya. Pendekatan ini sering muncul ketika negara menghadapi krisis, perang, keadaan darurat, atau ketika pemimpin memiliki mandat politik yang sangat kuat.
Keunggulannya adalah kemampuan mengambil keputusan secara cepat. Namun terdapat konsekuensi yang perlu diwaspadai. Semakin banyak keputusan yang bergantung pada komando langsung, semakin besar pula risiko berkurangnya ruang pembelajaran institusi, kreativitas birokrasi, dan kemampuan masyarakat mengembangkan solusi secara mandiri.
Komando sangat efektif untuk memenangkan satu pertempuran. Namun pembangunan ekonomi merupakan proses panjang yang membutuhkan ribuan keputusan kecil yang diambil setiap hari oleh jutaan pelaku ekonomi. Karena itu, model komando memerlukan kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi agar tidak berubah menjadi sentralisasi yang berlebihan.
Dalam sejarah Indonesia, Presiden Soekarno pernah menggunakan pendekatan yang lebih bercorak komando, terutama ketika dinamika politik nasional dan internasional menuntut mobilisasi sumber daya secara cepat. Contohnya adalah ketika Soekarno memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Jokowi relatif dalam konteks model ekonomi ini dengan pembangunan infrastruktur yang massif, tol laut, hingga IKN. Dalam konteks pemerintahan saat ini, sejumlah kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan menggunakan pendekatan yang lebih langsung dan berorientasi pada mobilisasi nasional, misalnya Danantara, MBG, KDMP, Patriot Bond, kawasan Pusat Investasi, hingga penurunan transfer ke daerah. Program-program strategis dipimpin secara intensif dari tingkat pusat dengan penekanan pada percepatan implementasi. Apakah pendekatan tersebut akan berkembang menjadi model kepemimpinan ekonomi yang sepenuhnya bercorak komando atau bertransformasi menuju model yang lebih orkestratif, masih merupakan proses yang akan diuji oleh dinamika pemerintahan beberapa tahun ke depan.
Tidak Ada Model yang Sempurna
Ketiga model tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru, pemimpin yang berhasil biasanya mampu menggunakan ketiganya secara proporsional. Dalam keadaan normal, negara membutuhkan kemampuan sebagai konduktor untuk mengorkestrasi seluruh pelaku ekonomi.
Dalam pembangunan jangka panjang, negara memerlukan visi seorang panglima yang mampu menyatukan seluruh instrumen nasional menuju tujuan strategis. Namun ketika menghadapi pandemi, krisis keuangan, konflik geopolitik, atau bencana besar, kemampuan mengambil keputusan secara komando menjadi sangat penting. Masalah muncul ketika satu model digunakan untuk seluruh situasi.
Negara yang terlalu lama menggunakan komando berisiko kehilangan kreativitas masyarakat dan dunia usaha. Sebaliknya, negara yang hanya mengandalkan orkestrasi tanpa kepemimpinan strategis dapat kehilangan arah pembangunan nasional. Sementara negara yang hanya memiliki visi besar tanpa kemampuan mengeksekusi akan menghasilkan banyak rencana, tetapi sedikit hasil.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan tiga dekade lalu. Transformasi digital, kecerdasan artifisial, perubahan iklim, fragmentasi geopolitik, dan persaingan rantai pasok global menuntut model kepemimpinan ekonomi yang adaptif.
Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah memilih salah satu model secara mutlak. Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu menjadi konduktor ketika membangun ekosistem ekonomi, menjadi panglima ketika menyusun strategi pembangunan nasional, dan berani menggunakan komando ketika menghadapi keadaan luar biasa yang memerlukan keputusan cepat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa kuat negara mengendalikan ekonomi ataupun seberapa besar pasar dibiarkan bekerja sendiri. Ukuran sesungguhnya adalah apakah seluruh energi bangsa dapat diselaraskan menuju tujuan yang sama: menciptakan pertumbuhan yang produktif, pemerataan yang adil, serta daya saing nasional yang semakin kuat.
Seorang konduktor menghasilkan harmoni. Seorang panglima menghasilkan kekuatan. Seorang komandan menghasilkan kecepatan. Kepemimpinan ekonomi yang matang adalah kepemimpinan yang mengetahui kapan harus memainkan ketiga peran tersebut secara tepat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow