Luhut Kenang Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Dorong Hilirisasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang keputusan pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada awal Januari 2020 yang sempat menuai cibiran dan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri peluncuran dan bedah buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Luhut menyebut Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berperan penting dalam kebijakan tersebut.

"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor biji nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup. Ada yang menertawakan, namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan kami bisa. Sebagian yang dulu mau menertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," ujar Luhut.

Luhut menilai kebijakan ini menjadi titik awal percepatan hilirisasi di Indonesia yang kini membuahkan hasil signifikan, terutama peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel.

"Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit yang menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," tambahnya.

Selain itu, Luhut mengapresiasi keterbukaan Bahlil yang mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam pelaksanaan hilirisasi, termasuk pembagian hasil yang belum adil dan banyak pengusaha lokal yang belum berperan aktif di daerahnya.

"Kemudian ada persoalan lingkungan, ada persoalan pekerja yang merenggut nyawa dan ini ditulis oleh Pak Bahlil secara terbuka. Mengkritik orang lain itu gampang. Mengkritik pekerjaan sendiri di buku yang di cerita atas nama sendiri, itu yang jarang terjadi. Untuk itu Pak Bahlil, saya angkat topi pada Anda," ujar Luhut.