Lulusan Informatika Masih Hadapi Tantangan Pengangguran di Indonesia

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) memperkirakan pertumbuhan lapangan kerja di bidang komputer dan teknologi informasi jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata pekerjaan lain antara 2024 hingga 2034, dengan kebutuhan sekitar 317.700 lowongan baru. Gaji di sektor ini juga mencapai dua kali lipat dari rata-rata upah tahunan semua pekerjaan pada Mei 2024, menurut data BLS. Namun, riset dari peneliti Universitas Indonesia, Muhammad Hanri, Ph D, dan Nia Kurnia Sholihah, M E, dalam Labor Market Brief Juli 2026 menunjukkan fakta berbeda terkait kondisi lulusan informatika di Indonesia.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 4,6 persen pengangguran berpendidikan minimal S1 berasal dari lulusan ilmu komputer dan informatika.

Posisi ini berada di bawah manajemen (10,3 persen), hukum (9 persen), ekonomi (8,7 persen), pendidikan (7,1 persen), dan akuntansi (5,1 persen) sebagai bidang studi yang menyumbang pengangguran terbanyak S1. Peneliti menilai hal ini menarik karena bidang digital sering dianggap memiliki prospek kerja yang kuat.

Namun, kebutuhan keterampilan digital yang meningkat tidak otomatis menjamin seluruh lulusan terserap di pasar kerja. Bidang ini sangat beragam dan kebutuhan industri dapat berubah dengan cepat sehingga lulusan harus memiliki kesiapan yang variatif.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan lulusan informatika ke pasar kerja antara lain perbedaan mutu pendidikan, penguasaan keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta jenis teknologi yang digunakan oleh perusahaan.

Penjelasan Mengenai Data Pengangguran

Peneliti menekankan bahwa data tersebut menunjukkan jumlah pengangguran terbanyak menurut bidang studi, bukan tingkat pengangguran per bidang studi.

Bidang dengan jumlah lulusan lebih banyak secara alami berpotensi menyumbang angka pengangguran lebih besar.

Oleh karena itu, data tersebut tidak bisa dijadikan dasar menyatakan jurusan seperti manajemen atau informatika memiliki prospek kerja paling buruk tanpa membandingkan jumlah penganggur dengan total angkatan kerja lulusan bidang yang sama.

Kebijakan Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Brief penelitian ini juga merespon rencana pendirian universitas baru melalui Universitas Republik Indonesia (URI).

Peneliti menyatakan pendirian universitas baru harus diorientasikan untuk mengisi kesenjangan akses pendidikan yang nyata, menawarkan bidang studi yang dibutuhkan, menjaga standar mutu, serta berkaitan dengan strategi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kondisi pasar kerja saat ini, peningkatan mutu perguruan tinggi yang sudah ada, memperbaiki hubungan dengan dunia kerja, dan menciptakan lebih banyak pekerjaan berbasis keterampilan tinggi juga memiliki peran penting yang setara dengan pendirian universitas baru. Informasi ini dikutip dari Detikcom.