Lulusan Informatika Masih Hadapi Tantangan Pengangguran di Indonesia

Menurut laporan Occupational Outlook Handbook dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS, lapangan kerja di bidang komputer dan teknologi informasi diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pekerjaan lain antara 2024 hingga 2034.

Diperkirakan terdapat sekitar 317.700 lowongan kerja untuk lulusan ilmu komputer dan informatika, dengan gaji rata-rata dua kali lipat dari upah tahunan semua pekerjaan pada Mei 2024, seperti dikutip dari Detikcom.

Namun, riset dari peneliti Universitas Indonesia, Muhammad Hanri, Ph D, dan Nia Kurnia Sholihah, M E, dalam Labor Market Brief Volume 7 No 7, Juli 2026, mengungkapkan fakta berbeda terkait pengangguran lulusan informatika di Indonesia.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025 menunjukkan bahwa lulusan ilmu komputer atau informatika menyumbang sekitar 4,6 persen pengangguran berpendidikan minimal S1 di Indonesia.

Peringkat pengangguran tertinggi ditempati lulusan manajemen sebesar 10,3 persen diikuti lulusan hukum 9 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, dan akuntansi 5,1 persen.

Peneliti menilai angka pengangguran lulusan informatika menarik karena bidang digital umumnya dipandang memiliki prospek kerja yang kuat. Namun, kebutuhan industri yang cepat berubah serta variasi program studi menjadi faktor penyebab belum semua lulusan terserap pasar kerja.

Beberapa faktor yang memengaruhi penyerapan lulusan informatika antara lain perbedaan mutu pendidikan, penguasaan keterampilan praktis, pengalaman kerja, dan jenis teknologi yang dipakai perusahaan.

Peneliti menegaskan bahwa data ini menggambarkan jumlah pengangguran berdasar bidang studi, bukan tingkat pengangguran per bidang. Bidang studi dengan jumlah lulusan lebih banyak secara alami akan menyumbang pengangguran yang lebih besar pula.

Untuk mengukur risiko pengangguran per bidang studi, jumlah penganggur harus dibandingkan dengan total angkatan kerja lulusan bidang tersebut.

Penelitian ini juga merespons rencana pendirian universitas baru melalui Universitas Republik Indonesia (URI). Peneliti menyatakan bahwa pendirian universitas baru harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bidang studi yang dibutuhkan, standar mutu yang kuat, dan keterkaitan dengan strategi pengembangan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam kondisi pasar kerja saat ini, memperkuat mutu perguruan tinggi yang ada, memperbaiki hubungan dengan dunia kerja, dan menciptakan pekerjaan berkeahlian tinggi sama pentingnya dengan membangun universitas baru, kata peneliti.