Pemerintah Evaluasi Pensiun Dini PLTU Batu Bara Terkait Konflik Iran-AS

Pemerintah Indonesia tengah mengevaluasi rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, di tengah konflik yang pecah antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada pasokan energi global.

Rencana tersebut sebelumnya menetapkan semua PLTU batu bara dimensiunkan selambat-lambatnya pada 2040. Namun, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan bahwa implementasi pensiun dini ini bergantung pada pendanaan karena biaya menghentikan PLTU besar.

Yuliot menjelaskan, "Makanya kita juga minta di Kementerian ESDM kita lakukan pengkajian bersama-sama dari aspek finansial bagaimana, dari sisi aspek teknisnya bagaimana," kepada detikX.

Indonesia pernah mendapatkan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 4,2 miliar untuk memensiunkan PLTU Cirebon-1, namun rencana ini batal karena teknologi Cirebon-1 masih relatif baru dan pendanaan menjadi beban utang negara.

Konflik di Timur Tengah menyebabkan beberapa negara di Eropa dan Asia, termasuk Jerman, Bangladesh, dan Korea Selatan, meningkatkan kembali penggunaan energi fosil karena kendala pasokan energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan ulang pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan kapasitas 100 gigawatt pada 2029 dengan biaya sekitar Rp 1.811 triliun.

Namun Yuliot mengungkapkan rencana ini menghadapi tantangan harga dan keandalan. "Ya, ternyata kemarin itu kan tawarannya jadi kurang sekitar USD 20 sen (per kWh). Kalau USD 20 sen ini kan juga ini dibandingkan dengan USD 4,5 sen (per kWh listrik dari batu bara) itu dengan 20 kan ini juga ini jadi beban," ujarnya.

Berbanding terbalik dengan rencana energi terbarukan, pemerintah justru membuka ruang pembangunan PLTU batu bara baru dengan kapasitas 6,3 gigawatt dalam Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Juru Kampanye Anti Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Faisal Ratuela menilai rencana tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah mendorong energi bersih dan akan memperburuk kesehatan serta ekonomi masyarakat sekitar PLTU.

"Kalau proses (pensiun dini PLTU) ini semakin tidak pasti, wargalah yang akan paling lagi-lagi terdampak, Teman-teman," ujar Faisal.

Kajian gabungan dari Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada November 2025 menunjukkan pengoperasian 20 PLTU menyebabkan kematian sekitar 89 ribu orang pada 2020-2025, dan jika dilanjutkan dapat menyebabkan kematian 97-245 ribu orang pada 2026-2050.

Kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan PLTU batu bara juga mencapai sekitar Rp 650-1.630 triliun pada 2020-2025 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 1.115-2.830 triliun pada 2026-2050.

Kajian itu menyebutkan, "Keberadaan PLTU tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat secara agregat hingga Rp 48,4 triliun per tahun dan 1,45 juta tenaga kerja terdampak negatif akibat menurunnya produktivitas, meningkatnya angka sakit, dan hilangnya kesempatan kerja."

Warga Jelawe, Suralaya, Banten, yang tinggal dekat PLTU Suralaya, telah mengalami dampak kesehatan dan lingkungan selama lebih dari 34 tahun. Linda, warga setempat, mengatakan debu batu bara sering memenuhi rumah dan menyebabkan penyakit kulit, pernapasan, dan kanker.

"Tahun ini aja yang meninggal karena kanker itu ada tiga orang," kata Linda kepada detikX.

Kekeringan parah juga terjadi di wilayah itu, diduga akibat penyedotan air besar-besaran oleh unit baru PLTU yang mulai beroperasi dua tahun lalu dengan kapasitas 2.000 megawatt untuk kebutuhan listrik PLN.

Warga terpaksa menggunakan air sungai yang sudah tercemar untuk mandi dan mencuci karena keterbatasan air bersih.