Direktur Pertamina Laporkan Perkembangan Program Mandatori B50 dan Bioetanol ke Presiden Prabowo

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri pada Minggu sore (9/8/2026) melaporkan perkembangan program mandatori B50 dan kesiapan infrastruktur bioetanol kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, laporan tersebut menyoroti evaluasi program biodiesel yang baru diluncurkan serta persiapan transisi bioetanol oleh pemerintah. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Teddy menyebut pengembangan B50 dan bioetanol sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50, campuran 50% solar dengan 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

"Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi," ujar Prabowo saat peluncuran B50 di Tol Jakarta—Cikampek, Kabupaten Karawang, pada 9 Juli 2026.

Prabowo menambahkan, "Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri, untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi."

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merancang formulasi baru untuk skema pembiayaan bioetanol, khususnya untuk bauran E10 dan E20. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berupaya membuat skema yang adil bagi industri, petani, dan negara.

"Kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada 3 Agustus 2026.

Bahlil menjelaskan insentif bioetanol kemungkinan akan mengikuti skema dana biodiesel yang menutup selisih harga antara bioetanol dan bahan bakar fosil. Bahan baku bioetanol berasal dari tebu, singkong, dan jagung dengan harga saat ini sekitar Rp11.000 per liter.

"Jika dibandingkan dengan harga bensin nonsubsidi yang mencapai Rp16.000 per liter, bioetanol belum membutuhkan dana talangan karena harganya masih di bawah harga pasaran," jelas Bahlil.

Ia menambahkan, skema penjaminan selisih harga akan diperlukan saat harga minyak dunia turun di bawah harga bioetanol.

"Ketika harga minyak dunia turun menjadi Rp9.000 atau Rp10.000, sedangkan harga etanol Rp11.000, berarti akan ada selisih Rp1.000. Nah, ini yang sedang kita bentuk [formulasinya]," ujar Bahlil.