Pemerintah Kembangkan Sekolah Rakyat di Tengah Penurunan Anak Usia Sekolah

Pemerintah mengembangkan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di tengah penurunan jumlah anak usia sekolah, dilansir dari Detikcom.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, tingkat fertilitas Indonesia berada di angka 2,13 anak per perempuan, sementara proporsi penduduk lansia mencapai 11,97 persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang pembangunan gedung sekolah baru.

Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Suryanto, menilai penurunan jumlah anak usia sekolah tidak bertentangan dengan keterbatasan akses pendidikan layak.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," ujar Dr Suryanto.

Penurunan penduduk usia sekolah tidak merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah mengalami penurunan jumlah peserta didik, namun wilayah perkotaan dan industri tetap stabil.

Dr Suryanto menegaskan pemerintah harus menggunakan data presisi hingga tingkat desa dan kecamatan untuk kebijakan pendidikan daerah.

Dalam konteks penurunan anak usia sekolah, pembangunan gedung sekolah baru sebaiknya menjadi opsi terakhir. Pemerintah perlu memetakan kapasitas sekolah yang ada dan membuat proyeksi siswa hingga 20 tahun ke depan.

"Konsep sekolah klaster bisa menjadi solusi efisiensi, dengan satu sekolah utama sebagai pusat layanan dan sekolah kecil sebagai satelit pembelajaran," jelas Dr Suryanto.

Bangunan sekolah kosong dapat dialihfungsikan menjadi pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau perpustakaan desa demi efisiensi penggunaan fasilitas.

Tantangan pendidikan kini bergeser dari akses menuju mutu pembelajaran. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar sudah mencapai 99,51 persen, namun hasil PISA 2022 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia di bawah rata-rata OECD.

Dr Suryanto mendorong evaluasi keberhasilan Sekolah Rakyat berdasarkan kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan layak dan keluar dari kemiskinan.

"Kebijakan guru perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya," ujar Dr Suryanto.