Ratusan Sekolah Swasta Tolak Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Ratusan sekolah swasta yang termasuk kategori elite menyatakan tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) pun memastikan tidak akan memaksakan program tersebut kepada sekolah yang menolak, dilansir dari Detik Health.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa temuan ini muncul dalam proses penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG agar program gizi pemerintah lebih tepat sasaran. "Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

BGN telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan mereka terhadap program MBG. Dari proses tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak memerlukan MBG karena rata-rata memiliki biaya pendidikan yang cukup tinggi.

"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," kata Sudaryono.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkannya. Program MBG harus diberikan kepada kelompok yang berhak dan membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," ujar Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono belum mengungkap jumlah pasti sekolah maupun penerima manfaat yang terdampak dari penataan ulang tersebut karena data penerima masih terus bergerak seiring proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan BGN.

"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkap sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing. Penataan ini bertujuan agar intervensi gizi pemerintah lebih fokus pada kelompok yang paling membutuhkan dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Dalam simulasi awal BGN, kelompok yang dievaluasi salah satunya adalah siswa sekolah menengah atas, khususnya di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Pemerintah menegaskan bahwa refocusing tidak bertujuan mengurangi layanan gizi melainkan memastikan program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.