Pemerintah Tutup 290 BUMN Tidak Produktif dan Optimalkan Aset Strategis

Pemerintah melalui BPI Danantara melakukan upaya optimasi dengan menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif, kata Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menyebutkan target akhir tahun hanya akan ada maksimal 300 BUMN yang produktif beroperasi. Selain itu, pemerintah fokus memaksimalkan pemanfaatan aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang selama ini belum optimal dikelola.

Aset-aset tersebut dinilai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi dalam negeri.

"Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan rencana mempermudah kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan pihak swasta melalui proses terbuka, kompetitif, dan akuntabel tanpa mengurangi kepemilikan strategis negara.

"Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Ia mencontohkan model kerja sama di India lewat program National Monetisation Pipeline, di mana swasta diberi ruang mengelola aset publik yang sudah ada, sementara kepemilikan tetap di tangan negara dan modal hasilnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur baru.

"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," jelas Prabowo.

Untuk gambaran, Prabowo menyebutkan pengoperasian fasilitas bandara dan integrasi lintas sektor penerbangan dan akomodasi sebagai contoh penerapan skema ini.

"Airport yang kurang maksimal dioperasikan kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?" ujar Prabowo.

"Sebagai contoh sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah, potensial bisa menambah income bagi kita," tutup Prabowo.

Informasi ini dilansir dari Detik Finance.