Pemprov NTB Diminta Tangani Krisis Sampah dan Air di Gili Trawangan dan Gili Meno

Dua destinasi wisata alam di Lombok, Gili Trawangan dan Gili Meno, menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah dan krisis air bersih yang mengancam kenyamanan wisatawan, dilansir dari Detik Travel.

Persoalan ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat kunjungan kerja di kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (11/8/2026). Ia mendesak Pemprov NTB segera mengambil langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

"Gili ini kan masuk area konservasi. Jadi harus duduk bersama kementerian lain, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan," ujar Rahayu.

Dua unit insinerator pengolah sampah di Gili Trawangan saat ini tidak beroperasi. Komisi VII DPR siap membantu mencari mitra investor untuk mengelola sampah di kawasan pariwisata unggulan tersebut.

"Kami khawatir karena ini kawasan pulau, takut sampahnya meluber ke laut. Kami minta dipastikan ada tempat penampungan terpusat seperti di Kepulauan Seribu," tambah Rahayu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan penanganan sampah di Gili Trawangan adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Namun, ia berjanji mencari solusi untuk mengangkut sampah ke daratan.

"Sampah ini sekarang sudah menumpuk. Saya khawatir apalagi ini musim panas. Kami sedang memikirkan bagaimana cara mengeluarkan semua sampah dari sana dalam waktu dekat agar tidak ada penumpukan sementara," kata Iqbal.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengakui kendala pengelolaan sampah di tiga Gili, yaitu Trawangan, Meno, dan Air, karena tumpang tindih status kawasan.

"Ada masalah infrastruktur. Insineratornya ada, tetapi secara izin operasional belum bisa diberikan karena masuk kawasan konservasi. Ini masalah dasar mengenai status kawasan, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait," ujar Aulia.

Krisis air bersih di Gili Meno juga menjadi persoalan serius. Opsi penyaluran air menggunakan pipa bawah laut dari Gili Air ke Meno maupun Trawangan belum memungkinkan secara teknis.

"Opsi jaringan pipa tampaknya belum memungkinkan dari pertimbangan teknis arus laut. Saat ini Pemkab dan PDAM mengajukan izin ke kementerian terkait untuk proses pengambilan air tanah melalui metode sumur pantai atau beach well," kata Aulia.

Saat ini, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata di Gili Meno masih mengandalkan pengangkutan air bersih dari daratan utama.

"Ini menjadi catatan evaluasi kami agar pemenuhan air bersih di kawasan wisata bisa terjamin dan berkesinambungan," ujar Aulia.