Presiden Prabowo Resmikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis 2027

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 untuk memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional, dilansir dari Bloombergtechnoz. Pada Rapat Paripurna RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Prabowo menyatakan pemerintah bersama DPR akan segera membahas dan mengesahkan regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut paling lambat 17 September 2026. Rencana ini akan fokus membentuk Indonesia Reference Price sebagai harga acuan nasional untuk produk ekspor unggulan agar harga dan keuntungan tidak ditentukan di luar negeri.

Prabowo menegaskan, "Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027."

Ia menambahkan, "Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026." Presiden juga menjelaskan bahwa bursa ini akan menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, aman, dan berintegritas, yang menghubungkan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem yang diawasi.

"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit," ujar Prabowo. Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen mengakhiri ketergantungan pada mekanisme harga pasar luar negeri.

"Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain," tegasnya. Dengan pembentukan bursa ini, Indonesia menargetkan posisi dominan dalam perdagangan global. "Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," pungkas Prabowo.

Bursa yang diawasi OJK ini diharapkan meningkatkan transparansi pencatatan transaksi ekspor secara real time dan menekan praktik manipulasi harga serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan royalti negara.

Langkah ini juga sejalan dengan agenda hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik serta memberikan kepastian hukum dan efisiensi biaya perdagangan bagi investor dan pelaku usaha dalam negeri. Keberhasilan bursa sangat bergantung pada likuiditas dan partisipasi pelaku pasar global, sehingga infrastruktur perdagangan, mekanisme penjaminan, dan regulasi pendukung harus dipersiapkan dengan matang agar operasional berjalan penuh.