Sektor Properti Indonesia Mulai Pulih Meski Kelas Menengah Masih Tertekan

Sektor properti Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada kuartal II-2026 setelah melemah di awal tahun, dengan aktivitas pasar primer bergerak ke arah positif, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) naik 0,69% secara tahunan dan 0,26% secara kuartalan, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Penjualan rumah tipe besar dan kecil membaik, sementara rumah tipe menengah justru mengalami kontraksi signifikan.

Rumah tipe menengah yang mewakili kelas menengah seperti pekerja formal dan keluarga muda, masih menahan pembelian karena ketidakpastian ekonomi dan suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang tinggi di sekitar 7,44%.

"Kontraksi yang sangat dalam terjadi di segmen ini mengindikasikan bahwa kelompok kelas menengah masih menahan keputusan untuk membeli rumah," ujar laporan BI. Hal ini menunjukkan sektor properti belum ditopang pulihnya kondisi keuangan kelas menengah.

Pengembang properti juga masih berhati-hati dengan 73,28% pembiayaan proyek berasal dari dana internal, dan hanya 17,89% dari pinjaman bank. Mereka memilih mempertahankan margin dengan menahan harga karena biaya konstruksi masih tinggi.

"Berdasarkan hasil survei, tantangan utama pengembangan dan penjualan properti residensial pada pasar primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan (27,10%), suku bunga KPR (15,96%), masalah perizinan/birokrasi (14,87%), proporsi uang muka tinggi (11,53%), dan perpajakan (9,75%)," sebut Laporan BI.

Penggunaan KPR masih dominan dalam pembelian rumah sebesar 70,05%, namun pertumbuhan kredit melambat menjadi 4,7% secara tahunan. Ini menandakan ekspansi kredit masih terbatas dan menjadi hambatan pemulihan pasar properti.

SPHR kuartal kedua 2026 mengindikasikan pemulihan sektor properti belum merata di semua lapisan masyarakat. Selama segmen rumah menengah belum pulih, daya beli masyarakat belum sepenuhnya kembali normal.

Tantangan struktural seperti kenaikan harga bahan bangunan, suku bunga KPR, perizinan, uang muka tinggi, dan perpajakan perlu perhatian dari pemerintah agar sektor properti dapat kembali bergairah.