Tamsil Linrung Nilai Indikator Ekonomi Membaik Meski Tantangan Ada

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai indikator ekonomi nasional saat ini menunjukkan arah perbaikan yang nyata meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, Jumat (14/8/2026) di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurut Tamsil, data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah konsisten dengan hasil temuan lembaga independen seperti BPS, BRIN, dan Universitas Hasanuddin. "Semua data menunjukkan adanya pertumbuhan.

Saya mempunyai data dari BPS, lembaga riset di kampus, BRIN, hingga Universitas Hasanuddin. Datanya hampir sama dengan BPS," ujar Tamsil, dilansir dari Detikcom.

Dia menambahkan, ada penurunan rasio Gini dari 0,38 menjadi 0,36 yang menjadi bukti bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

"Penurunan ini menjadi bukti bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah," paparnya. Di sektor pertanian, Tamsil menyoroti dampak positif kebijakan kepastian pasokan dan harga, termasuk ketersediaan pupuk yang terjamin saat musim tanam, serta stabilitas harga komoditas sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) saat panen.

"Kita lihat ada stabilitas harga, saat musim panen harga komoditas terjaga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," imbuhnya. Mengenai maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tamsil menjelaskan kondisi itu akibat kebijakan periode sebelumnya dan optimistis kebijakan baru di bawah Prabowo akan membuka lapangan kerja secara masif.

"Memang saat ini baru pekerja-pekerja informal," ujarnya menanggapi perlindungan tenaga kerja termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang kini sudah dijamin regulasi dan standar upah. Tamsil juga mengapresiasi kebijakan pemangkasan dan efisiensi BUMN yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp51 triliun dalam satu tahun terakhir. "Ini sesuatu yang positif, apalagi ada kebijakan yang mengurangi jumlah BUMN karena setiap pengurangan itu ada implikasi yaitu efisiensi," kata senator asal Sulawesi Selatan ini.

Dia mendukung rencana rasionalisasi sektor perbankan nasional yang dinilai berlebihan jumlah banknya, dengan jumlah ideal sekitar 25 bank.

"Sisa aset dan potensi investasi dari rasionalisasi ini dinilai tepat untuk dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara," jelasnya. Tamsil juga menyoroti rencana penataan ulang izin operasional bank asing di daerah agar menerapkan asas resiprositas yang adil seperti bagi bank nasional di luar negeri. "Jadi masih ada harapan, tidak 'gelap-gelap banget' seperti yang dikhawatirkan beberapa pengamat.

Kita belum bisa memvonis gagal karena indikator ekonominya bagus. Meski belum 100 persen sempurna dan masih ada celah kelemahan yang juga diakui oleh Presiden. Langkah perbaikan ini patut diapresiasi," pungkasnya.