Presiden Trump Tandatangani Perintah Batasi Kewarganegaraan Bayi Lahir di AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua perintah eksekutif yang bertujuan membatasi pemberian kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di AS dari orang tua tertentu, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz.

Salah satu kebijakan itu menolak visa dan melarang masuk bagi ibu yang dianggap datang ke AS hanya untuk melahirkan, praktik yang dikenal sebagai wisata melahirkan. Perintah lain melarang pemberian kewarganegaraan untuk bayi dari orang tua yang dianggap musuh negara, teroris asing, atau diplomat asing.

Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan perintah sebelumnya terkait hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. "Kami menghadapi keputusan yang sangat disayangkan di Mahkamah Agung terkait hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir," ujar Trump di Ruang Oval. "Jadi, kami melakukan penyesuaian karena hal ini sangat tidak adil."

Perintah ini diperkirakan akan menghadapi gugatan hukum karena dianggap bertentangan dengan Amandemen ke-14 Konstitusi AS yang menjamin kewarganegaraan bagi hampir semua yang lahir di AS.

Pada Juni, Mahkamah Agung membatalkan perintah eksekutif Trump yang berusaha mengubah kebijakan tersebut. Trump sebelumnya hanya ingin membatasi kewarganegaraan bagi bayi dengan setidaknya satu orang tua warga negara atau penduduk tetap AS.

Trump dan penasihat imigrasi utamanya, Stephen Miller, fokus pada isu kewarganegaraan untuk mengurangi jumlah keturunan asing di AS. Pejabat pemerintah berpendapat kebijakan yang menargetkan wisata melahirkan dapat lolos uji hukum karena adanya keterangan palsu dalam pengajuan visa. Namun, sebagian pakar hukum meragukan kewenangan presiden membatasi praktik tersebut secara sepihak.

"Aturan itu ditujukan bagi bayi-bayi dari kalangan budak," ujar Trump merujuk pada Amandemen ke-14. "Bukan untuk kalangan multimiliuner yang kaya raya."