Bakti Komdigi Terapkan Strategi Exit Serahkan Infrastruktur ke Operator

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menerapkan strategi exit untuk infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T agar pengelolaan dapat diserahkan kepada operator seluler dan mitra industri lainnya.

Strategi ini mulai berjalan sejak 2024 dan bertujuan agar infrastruktur yang didanai pemerintah tidak terus bergantung pada Bakti Komdigi, melainkan dikelola secara mandiri oleh pelaku industri setelah wilayah tersebut mencapai tingkat kematangan tertentu, dilansir dari Detik iNET.

Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, menyatakan, "Kami sedang mempersiapkan, dan sudah berlangsung sejak 2024, apa yang kami sebut sebagai exit strategy. Jadi, wilayah-wilayah dengan kriteria tertentu dan tingkat maturitas tertentu akan kami tawarkan kepada vendor, operator, atau mitra kami yang lain, misalnya tower provider, untuk diambil alih."

Fadhilah menegaskan langkah ini penting agar kehadiran pemerintah tidak menghambat pertumbuhan layanan komersial. "Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fadhilah menjelaskan bahwa Bakti Komdigi bukan operator telekomunikasi, melainkan lembaga yang mengelola pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum terlayani secara komersial. Sementara itu, jaringan inti tetap dikuasai oleh operator seluler.

Setelah wilayah dinilai matang dan memiliki potensi ekonomi serta pasar yang mendukung layanan komersial, pengelolaan infrastruktur akan diserahkan kepada pelaku industri. Model ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem telekomunikasi yang berkelanjutan.

Fadhilah menambahkan, "Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government."

Selain itu, sekitar 19,9% lokasi lainnya merupakan kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat yang mencakup pasar tradisional, tempat ibadah, pos keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.