Bougainville Tetapkan Target Kemerdekaan pada 2030 dari Papua Nugini

Wilayah otonom Bougainville berencana mendeklarasikan kemerdekaan dari Papua Nugini pada tahun 2030, dengan transisi ke pemerintahan mandiri dimulai pada 1 September 2027, menurut Presiden Bougainville Ishmael Toroama, dilansir dari Detik Travel.

Keputusan ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan berbagai kesepakatan pasca-referendum sebagai dasar hukum dan stabilitas keamanan setelah lebih dari dua dekade negosiasi damai.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," ujar Presiden Toroama.

Hasil referendum yang menginginkan kemerdekaan menjadi landasan utama tuntutan Bougainville untuk diakui sebagai negara berdaulat secara internasional. Toroama juga mengacu pada dokumen-dokumen kesepakatan bersama sebagai peta jalan resmi menuju kemerdekaan.

Presiden Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antar pihak tengah diuji karena pelanggaran kesepakatan sebelumnya, sehingga penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

Rencana transisi hingga September 2027 akan fokus pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi. Setelah itu, Bougainville akan mengambil alih kewenangan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini, menandai langkah akhir menuju kemerdekaan penuh.

"Kami berkomitmen menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama baik dengan Pemerintah Papua Nugini," ujar Toroama. Ia juga meminta rakyat Bougainville tetap bersatu dan menjaga perdamaian selama proses ini berlangsung.