Core Sarankan Pembatasan BBM Subsidi Berdasarkan Kapasitas Mesin

Center of Reform on Economics (Core) menyarankan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dilakukan berdasar kapasitas mesin dan jenis kendaraan, bukan hanya berdasarkan kelompok masyarakat desil 9 dan 10, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet mengusulkan sistem pembatasan mengadopsi mekanisme PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang terintegrasi dengan data sosial ekonomi nasional, data kendaraan, dan data pendukung lain.

Menurut Yusuf, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin dan jenis kendaraan lebih objektif dan mudah diaudit, sehingga dapat menjadi filter awal dalam pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Saya juga lebih setuju jika kapasitas mesin dan jenis kendaraan digunakan sebagai filter awal karena lebih objektif dan mudah diaudit, kemudian status sosial ekonomi digunakan sebagai filter berikutnya," ujar Yusuf pada Sabtu (15/8/2026).

Yusuf menekankan pentingnya mekanisme sanggah cepat agar kesalahan data tidak menjadi masalah di lapangan.

Dia menilai kebocoran subsidi BBM masih berpotensi terjadi, meski pembatasan untuk masyarakat kaya dianggap tepat. Kebocoran berasal dari penyalahgunaan oleh oknum masyarakat, sektor industri kecil, dan perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax.

"Pembatasan berbasis desil terutama menyasar masalah pertama, padahal kalau melihat volume, kebocoran terbesar bisa saja justru berasal dari penyalahgunaan," ujar Yusuf.

Yusuf juga mengingatkan bahwa desil masyarakat melekat pada rumah tangga, sementara subsidi BBM melekat pada kendaraan dan transaksi SPBU. Hal ini membuka peluang praktik pinjam identitas atau titip beli tanpa pengawasan ketat.

Data NEXT Indonesian Center menunjukkan sebagian besar konsumsi Pertalite dinikmati oleh kelompok desil 5 hingga 10, dengan 20% keluarga terkaya di desil 9 dan 10 menggunakan sekitar 39,99% dari total konsumsi Pertalite.

Survei Susenas 2024 mengungkap potensi salah sasaran Pertalite sekitar 1.400 juta liter per bulan atau 78,93% dari total konsumsi 1.774,5 juta liter oleh 72,7 juta rumah tangga di Indonesia.

Kelompok desil 9 dan 10 merupakan rumah tangga terkaya dengan pengeluaran per kapita rata-rata lebih dari Rp2 juta per bulan.

Menurut NEXT Indonesian Center, potensi salah sasaran subsidi senilai Rp81 triliun dinikmati oleh masyarakat yang bukan miskin atau rentan miskin, terutama desil 5 hingga 10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite akan menyasar masyarakat kaya pemilik mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz.

"Nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masak pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa] tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya," ujar Bahlil usai rapat di Kementerian Keuangan pada Selasa (11/8/2026).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai masyarakat desil 9 dan 10 biasanya menggunakan mobil mewah sesuai tingkat pendapatan mereka.

"Tadi beliau menyebut desil 9—10, berdasarkan data nanti dilihat. Kalau yang pendapatannya udah tinggi harusnya mobilnya menyesuaikan. Kita menggunakan [aplikasi] Pertamina, disesuaikan dengan desilnya," kata Laode.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana pembatasan masih dalam tahap pembahasan dan persiapan sistem oleh PT Pertamina (Persero).

"Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," ujar Purbaya.

Anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun, dengan rincian subsidi bahan bakar tertentu Rp25,14 triliun, subsidi LPG tabung 3 Kg Rp80,26 triliun, dan subsidi listrik Rp104,64 triliun.

Jika digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, total subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok sebesar Rp381,3 triliun.