Pemerintah Perketat Pembelian BBM Subsidi untuk Kelompok Ekonomi Atas

Pemerintah berencana memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, terutama Pertalite, dengan membatasi akses bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, yaitu desil 9 dan 10.

Langkah ini diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026, dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menyampaikan pembatasan akan dilakukan secara bertahap, namun pelaksanaannya tidak dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, sistem milik Pertamina sudah baik sehingga pembatasan bisa segera dilakukan. Pemerintah juga menilai subsidi BBM selama ini belum tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pembatasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa?

Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan pemerintah masih mempelajari skema pembatasan pembelian BBM subsidi agar tepat sasaran, termasuk mempertimbangkan jenis kendaraan yang menggunakan BBM subsidi.

"Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," ungkap Bahlil.