DPP LPM RI Periode 2025-2030 Resmi Dilantik di Bandung

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) periode 2025-2030 resmi dilantik pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Gedung Merdeka Bandung. Lembaga mitra strategis pemerintah ini dipimpin oleh Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung, didampingi Sekjen Ch. Idham Dalimunthe dan Bendahara Umum Reza Fahlevi.

Pelantikan ini dirangkaikan dengan acara LPM Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha yang telah mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, dilansir dari Detikcom.

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sangat menentukan masa depan Indonesia. "Pembangunan nasional tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan," ujar Doli dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).

Doli menyatakan desa dan kelurahan merupakan fondasi utama negara. "Ketika masyarakat akar rumput semakin berdaya, produktif, dan mandiri, fondasi negara semakin kokoh. Indonesia pun memiliki modal kuat untuk menjadi negara maju." Ia menambahkan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program pelengkap, melainkan strategi utama pembangunan dari akar rumput.

Menurut Doli, LPM RI memiliki sejarah panjang yang bermula dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada era Orde Baru, lalu bertransformasi menjadi LPM melalui Deklarasi Bandung tahun 2000. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma pembangunan dari top-down ke pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

"Selama lebih dari empat dekade, LPM menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan semangat gotong royong. LPM juga memfasilitasi musyawarah pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Selain itu, LPM meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di berbagai daerah," ungkap Doli.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan posisi strategis LPM RI sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat modal sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat mendukung pembangunan nasional. "LPM memiliki jaringan hingga akar rumput. Organisasi ini mampu menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat partisipasi warga. LPM juga menjaga modal sosial sekaligus menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat," kata Djamari.

Djamari menjelaskan modal sosial mencakup gotong royong, kepedulian, kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi yang harus terus dipelihara. Keberadaan LPM sangat strategis dalam mengawal program prioritas Presiden dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Dia menyebutkan LPM mendukung agenda strategis pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan nasional, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi pertanian dan perikanan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

Djamari mengingatkan LPM agar menjaga independensi dan integritas, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok atau golongan. "Dengan demikian, LPM mampu menjadi perekat persatuan nasional," ujarnya.

"Melalui kolaborasi, partisipasi, gotong royong, dan kepercayaan, kita menjaga stabilitas. Kita juga memperkuat persatuan serta mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan berdaulat," lanjut Djamari.

Pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, termasuk LPM RI, untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. "Semakin kuat sinergi tersebut, semakin kokoh fondasi pembangunan nasional. Fondasi kuat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia maju, inklusif, dan berdaya saing," tutup Djamari.