DPRD DKI Jakarta Usulkan Pajak Kendaraan Listrik untuk Tambah PAD

DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kendaraan listrik dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di wilayah Jakarta, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usulan ini disampaikan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Yusuf, yang menyatakan potensi penerimaan pajak dari kendaraan listrik bisa mencapai hampir Rp 3 triliun per tahun.

"Kami mengusulkan dalam revisi Perda No. 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mobil listrik," ujar Yusuf, dilansir dari Detik Oto.

Yusuf menambahkan bahwa perlu adanya kesetaraan dalam perlakuan pajak antara kendaraan berbahan bakar fosil dan kendaraan listrik. Menurutnya, pajak dari kendaraan listrik dapat menjadi sumber pendapatan baru yang penting karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan.

"Ketika dana bagi hasil berkurang, berarti kita harus menggali potensi peningkatan pajak daerah. Salah satunya berasal dari pajak mobil listrik," kata Yusuf.

Menurut pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), penerimaan pajak dari kendaraan listrik diperkirakan bisa mencapai hampir Rp 3 triliun per tahun, yang akan menjadi tambahan signifikan bagi pendapatan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mendorong agar pajak kendaraan listrik tidak terlalu rendah. Ia menilai pemilik kendaraan listrik saat ini sudah mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintah.

"Kalau pajak juga terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Sementara pemerintah masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan program-program lainnya," ujar Basri.

Basri menjelaskan bahwa pajak kendaraan listrik bukan bertujuan untuk memberatkan masyarakat, melainkan sebagai bentuk gotong royong dalam mendukung pembangunan Jakarta. Ia juga menilai pemilik mobil listrik mayoritas berasal dari kalangan masyarakat yang mampu secara ekonomi.

"Yang punya mobil berarti kan orang mampu. Bolehlah membantu masyarakat yang kurang mampu lewat pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Basri.