Perhapi Nilai Insentif Baterai NMC Dorong Investasi Nikel Lanjutan

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai insentif kendaraan listrik untuk baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC) sangat penting dalam menarik investasi di sektor nikel lanjutan, terutama setelah tahap smelter high pressure acid leach (HPAL), dilansir dari Bloombergtechnoz.

Ketua Bidang Hilirisasi Mineral Perhapi Muhammad Toha menyatakan insentif tersebut dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan rantai pasok kendaraan listrik yang belum optimal di Indonesia.

"Justru saya melihat insentif baterai EV berbasis nikel ini tujuannya untuk mengembangkan industri lanjutan dari HPAL, yang saat ini di dalam negeri masih belum terintegrasi secara utuh," ujar Toha.

Dia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik HPAL sudah dihentikan melalui moratorium, sehingga tidak ada izin baru. Karenanya, investasi kini difokuskan pada industri setelah smelter yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Moratorium pembangunan smelter nikel baru telah berlaku sejak pertengahan 2025 melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2025 yang menghentikan izin baru pabrik pengolahan nikel tahap awal, termasuk produk intermediate seperti nickel pig iron, ferronickel, nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP) dari smelter HPAL.

Toha menegaskan, "Jadi ketika pintu investasi untuk fasilitas pengolahan primer seperti HPAL ditutup, insentif EV berbasis NMC berperan sebagai stimulus ekonomi untuk menarik modal asing maupun domestik ke segmen industri pemrosesan tingkat lanjut atau value-added processing."

Perhapi menilai insentif ini mendorong investor mengubah produksi MHP menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi seperti prekursor baterai nickel sulfate dan cobalt sulfate hingga katoda.

"Selama ini, Indonesia cenderung hanya mengekspor MHP sebagai komoditas antara. Dengan insentif yang ditargetkan pada manufaktur komponen aktif baterai, rantai pasok lokal dipaksa naik kelas sehingga marjin keuntungan terbesar dari pengolahan nikel dapat menetap di dalam negeri," ungkap Toha.

Dia menambahkan bahwa dorongan ke industri hilir HPAL akan menciptakan integrasi vertikal antara sektor tambang, pengolahan, dan industri otomotif nasional.

"Ketika produksi katoda dan cell battery berhasil didirikan secara komersial di Indonesia, biaya logistik dan produksi kendaraan listrik dalam negeri akan menurun drastis. Hal ini secara bertahap meningkatkan daya saing ekosistem EV Indonesia di tingkat global," kata Toha.

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan soal kenaikan biaya operasional smelter HPAL di tengah insentif EV berbasis baterai NMC.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia mengungkapkan, "Kebijakan [insentif EV] saat ini memang lebih mendorong smelter HPAL. Namun, kondisi saat ini biaya operasional untuk smelter HPAL makin tinggi akibat mahalnya biaya bahan baku seperti sulfur, bahan bakar, serta dampak dari berbagai regulasi yang ada."

Hendra menegaskan efektivitas insentif sangat bergantung pada kemampuan industri smelter menanggung beban produksi.

"Insentif EV berpotensi mendorong pergeseran ke permintaan [bahan baku baterai hasil produksi smelter] HPAL yang lebih tinggi, tetapi ini akan sangat bergantung pada kemampuan industri menghadapi tekanan biaya produksi," ujarnya.

Dia juga menyatakan risiko efisiensi rantai pasok EV terganggu jika biaya operasional terus membengkak tanpa mitigasi di sisi hulu.

"Jika insentif hilir kuat, tetapi smelter di hulu tertekan lonjakan biaya operasional, maka ekosistem kendaraan listrik yang kita bangun tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan," kata Hendra.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan informasi terbaru mengenai insentif EV tahun ini.

"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung baterai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Sementara itu, untuk sepeda motor, insentif diberikan sebesar Rp5 juta dengan tahap pertama sebanyak 100.000 unit.