APNI Soroti Keterbatasan Eksplorasi Penambang Nikel Skala Kecil di Indonesia

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan keterbatasan kemampuan eksplorasi yang dihadapi penambang nikel skala kecil, kendala yang dapat menghambat pasokan bahan baku utama baterai kendaraan listrik di Indonesia, dilansir dari Bloombergtechnoz. Anggota Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widajatno, menyatakan bahwa keterbatasan luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dan keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi penambang kecil untuk melakukan eksplorasi secara optimal. "Eksplorasi dari tambang nikel yang ukuran kecil saat ini sangat terbatas, karena secara area tambangnya juga kecil dan secara keuangan juga terbatas untuk melakukan eksplorasi," ujar Djoko.

Djoko menambahkan bahwa kendala eksplorasi di tingkat hulu ini berpotensi menghambat visi nasional Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel.

Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar masih dalam kategori sumber daya (resources), bukan cadangan terbukti (proven reserves). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Geologi, total sumber daya bijih nikel Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 17,3 hingga 18,55 miliar ton dengan kandungan logam nikel sekitar 174-177 juta ton.

Dari angka sumber daya tersebut, cadangan terbukti hanya berkisar 5,0 hingga 5,32 miliar ton, terdiri atas 60% bijih saprolit dan 40% limonit. "Dari total cadangan harus dipastikan juga cadangan terbukti karena memang lebih sedikit pasti. Dan ini harus melalui eksplorasi detail," kata Djoko.

Menurut Djoko, tanpa eksplorasi lanjutan berstandar internasional, kepastian volume dan kualitas kadar nikel akan tidak jelas, berisiko mengganggu pasokan bagi pabrik pemurnian (smelter) dan industri baterai EV di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, Djoko menyarankan pemerintah mendukung kemitraan strategis antara penambang besar atau smelter dengan penambang kecil melalui pembentukan data geologi nasional, insentif pajak eksplorasi, dan pendampingan teknis. "Konsolidasi atau pembentukan konsorsium antarpenambang kecil juga dapat menjadi solusi dalam memperkuat kapasitas pendanaan eksplorasi bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel, termasuk fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk mobil listrik dengan baterai nikel.

Untuk kendaraan roda dua, insentif diberikan sebesar Rp5 juta per unit untuk tahap awal sebanyak 100.000 unit mulai Juni 2026. "Kami ingin implementasi mulai awal Juni agar dapat mendorong transisi dari BBM ke listrik dan mengurangi impor BBM sehingga memperkuat ketahanan ekonomi," kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.