Pemerintah Revitalisasi 441 RSUD dan 10.000 Puskesmas hingga 2029

Pemerintah akan melakukan revitalisasi terhadap 441 RSUD dan renovasi 10.000 Puskesmas di 514 kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan target penyelesaian pada 2029, dilansir dari Bloombergtechnoz.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan program ini juga mencakup tambahan 66 RSUD yang sudah mulai dikerjakan sejak 2025. Renovasi Puskesmas difokuskan pada kecamatan tanpa Puskesmas, wilayah padat penduduk, dan fasilitas yang rusak berat.

Puskesmas yang direnovasi akan dilengkapi sarana pendukung seperti listrik, internet, ambulans, dan fasilitas kesehatan lainnya. Program ini bertujuan menyamakan standar rumah sakit di daerah dengan rumah sakit di Pulau Jawa.

"Kita akan membangun rumah sakit dengan standar yang sama, sehingga RSUD di kabupaten/kota, termasuk di Maluku dan Nias, memiliki standar pelayanan yang tidak kalah dengan rumah sakit di Jawa," ujar Budi dalam konferensi RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026.

Budi mencontohkan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil seperti Halmahera, Toraja, dan Kepulauan Anambas yang dilengkapi fasilitas modern seperti laboratorium dan layanan medis. Sekitar 20 rumah sakit telah selesai dibangun dan model ini akan direplikasi ke rumah sakit lain.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan agar pembiayaan revitalisasi tidak membebani APBN. Budi menyebut efisiensi pengadaan menjadi kunci menekan biaya sekaligus menjaga kualitas layanan.

"Kita akan replikasi ke RS yang tadi. Kita bicara ke Bappenas, Kemenkeu agar anggarannya tidak memberatkan APBN dan defisit. Kita sudah struktur dari sisi arus kas dan APBN," kata Budi.

Konsolidasi pengadaan diperluas melalui peningkatan partisipasi dan penayangan harga terbaik. Selain fasilitas, pemerintah memperkuat sistem surveilans kesehatan sebagai radar terhadap patogen dan bakteri.

"Surveilans ini adalah radar kita terhadap musuh, patogen dan bakteri," ujar Budi.

Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp11,05 triliun dari konsolidasi pengadaan alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai selama 2025-2026. Konsolidasi alat kesehatan menghasilkan penghematan Rp10,25 triliun atau 52,9%, sedangkan obat dan bahan medis menghemat Rp800 miliar atau 32%.

Estimasi nilai pengadaan alat kesehatan turun dari Rp19,39 triliun menjadi Rp9,14 triliun, dan obat serta BMHP dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,71 triliun setelah konsolidasi.

"Presiden bilang hemat. Ini adalah contoh melakukan sentralisasi alat kesehatan. Alat yang harganya Rp14-Rp15 miliar bisa kita beli Rp8 miliar," kata Budi.

Pola ini akan diperluas ke sekitar 1.000 RSUD di Indonesia dengan proses belanja dan skema pengadaan terpusat yang sedang difinalisasi.