LKPP konsolidasikan pengadaan pusat dan daerah untuk efisiensi

LKPP menyatakan akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran, sejalan target Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp360 triliun, dengan langkah yang juga dinilai sudah dilakukan pada 2025. Konsolidasi dibahas dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027.

Sarah Sadiqa menyampaikan konsolidasi pengadaan akan berbasis teknologi melalui digitalisasi pengadaan, dengan dukungan pemerintah serta Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Digitalisasi, guna mendorong efisiensi belanja.

LKPP menargetkan penggabungan atau pengkonsolidasian pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat secara terpusat pada tahun berikutnya. Sarah mencontohkan, pada 2025 langkah tersebut mengefisiensikan belanja pemerintah pusat hingga 54,88% dari total anggaran pengadaan.

Sarah juga mengklaim efisiensi untuk pemerintah daerah mencapai 20 sampai 23%.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, "Konsolidasi ingin kita lakukan berbasis teknologi. Dimana digitalisasi pengadan sudah mulai terus dilaksanakan dan dibantu penuh pemerintah dan juga Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Digitalisasi." ujar Sarah Sadiqa.

Dalam kerangka tahun anggaran 2027, Sarah mengungkapkan proses pengadaan bakal dilakukan lebih dahulu sebelum tahun anggaran berjalan. Ia menyebut pengadaan diharapkan berlangsung pada akhir 2026, sementara kontrak pengadaan dilakukan pada Januari 2026 agar menghindari perlambatan proses.

Sarah mengatakan, "Jadi diharapkan pada akhir tahun ini kita bisa melakukan proses pengadaan dimana kontraknya ditandatangan Januari 2-27 ketika anggaran sudah bisa dieksekusi, kita harapkan bisa menghindari perlambatan proses pengadaan." ucap Sarah Sadiqa.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengubah status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengoptimalisasi koordinasi belanja dan menciptakan efisiensi anggaran, sebagaimana dibahas dalam RUU APBN 2027 di Gedung DPR RI.

Prabowo menuturkan, "Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah." terang Prabowo Subianto.

Ia menyebut LKPP ditargetkan mampu menghemat Rp360 triliun dari konsolidasi pengadaan pemerintah daerah dalam satu tahun, setara 30% dari belanja pengadaan total Rp1.200 triliun. Prabowo juga menyebut realisasi efisiensi pengelolaan belanja tahun 2025 sebesar 20,86% dan periode setelahnya 25,43%.

Prabowo menambahkan, "Volume akan disatukan. Proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel," tutur Prabowo Subianto.