Kemenag Cairkan Dana BOS dan BOP RA Tahap II 2026 untuk Madrasah dan RA

Kementerian Agama (Kemenag) akan mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudlatul Athfal (BOP RA) Tahap II untuk tahun anggaran 2026. Dana ini diperuntukkan bagi 52 ribu madrasah dan 31 ribu RA di seluruh Indonesia, menurut dilansir dari Detikcom pada Selasa (11/8/2026).

Total dana yang dialokasikan mencapai Rp 4,1 triliun, terdiri dari Rp 3,7 triliun untuk BOS Madrasah dan Rp 370 miliar untuk BOP RA, ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno.

Proses pengajuan dan verifikasi pencairan bantuan ini dilakukan secara digital melalui portal resmi Kemenag. Jadwal pengajuan dan verifikasi terbagi menjadi tiga tahap yakni: tahap pertama dari 29 Juli sampai 9 Agustus, tahap kedua pada 18 hingga 31 Agustus, dan tahap ketiga pada 14 sampai 28 September 2026.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kemenag, Nyayu Khodijah, mengungkapkan bahwa syarat utama pengajuan pencairan tahap II adalah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan tahap I.

"Kami berharap pengelola segera mengunggah dokumen persyaratan pencairan Tahap II sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Nyayu Khodijah.

Nyayu juga menambahkan bahwa Kemenag telah menerbitkan pedoman pelaksanaan pengajuan berkas dan verifikasi untuk memastikan pengelola madrasah dan RA melaporkan penggunaan anggaran secara disiplin dan optimal.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa dana BOS merupakan instrumen strategis agar kegiatan belajar-mengajar di madrasah dan RA tetap berjalan secara mandiri, layak, dan berkelanjutan.

"Dana BOS adalah instrumen strategis agar aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan mandiri, layak, serta berkelanjutan," kata Nasaruddin Umar.

Selain itu, Nasaruddin berharap penyaluran dana tahap II dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan serta menciptakan madrasah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para murid. Madrasah dan RA diharapkan juga mengoptimalkan tata kelola anggaran yang ada.